BPJS Ketenagakerjaan Halsel Gelar FGD Optimalisasi Jamsosnaker  Bagi  Berangkat Desa Se Halsel

FGD tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan terkait instruksi Bupati Halsel nomor 1 tahun 2023 yang dilaksanakan di aula Kejari Halsel Rabu (18/10/23) di hadiri oleh Kepala Kepala Desa, Kajari Halsel, Pihak Dinas BPMD dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Halsel. 

 

HALSEL —Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsos Naker) terkait instruksi Bupati Halsel nomor 1 tahun 2023. FGD ini berlangsung di aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel Rabu (18/10/23) tadi. 

FGD ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah diwakili oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Ahmad Rajak. Dalam FGD Rabu tadi Asisten II mewakili Pemda Halsel menyambut baik dan sangat mengapresiasi pelaksanaan FGD optimalisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Halmahera Selatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dikatakanya, Pemerintah Kabupaten  sangat mendukung Hal ini apalagi terkait dengan kepentingan masyarakat di desa desa. Karena dalam program ini ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang sangat besar manfaatnya.

“Semoga dengan adanya FGD ini, kepada seluruh perangkat desa da para pekerja dan seluruh masyarakat bisa meningkatkan kualitas kinerjanya dan bekerja dengan sepenuh hati,” kata Asisten II Ahmad Rajak mewakili Pemda Halsel yang hadiri pada FGD tadi. 

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Halsel, Sri Mulyana, mengatakan FGD ini digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan HALSEL bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri. Kegiatan FGD Optimalisasi Pelaksanaan Jamsos Naker diharapkan segera terlaksana. 

FGD ini digelar berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan  jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan pekerja rentan desa yang ditujukan kepada 249 Desa se kabupaten Halmahera Selatan. 

Baca Juga:  Pastikan Aman Selama Ramadhan, Satgas Pangan Pulau Taliabu Cek Stok Sembako

“BPJS Ketenagakerjaan diamanahkan oleh  Bupati untuk mengimplementasikan instruksi Nomor 1 Tahun 2023 di desa desa,” ungkapnya.

FGD kali ini, sebutnya membahas terkait kepesertaan tenaga kerja perangkat desa termasuk pekerja rentan desa.  Ia menjelaskan Mekanismenya dibayarkan melalui APBDes senilai Rp 20 juta per tahunnya. Pembayaran ini berlaku untuk 100 orang dari setiap desa yang ada. 

“Kami mempermudah pendaftaran dan pembayaran BPJS ke kami. Memang saat ini belum direalisasikan. Akan tetap dalam waktu dekat akan terlaksana,” Ujar kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan saat diwawancarai sejumlah wartawan. 

Terkait kepesertaan, sebut Sry Muliyana Halmahera Selatan sangat luar biasa, karena sangat tertib mengikuti peraturan pemerintah terkait  BPJS ketenagakerjaan. Diungkapkan kepesertaan aktif jika desa telah melakukan pembayaran ke BPJS Ketenagakerjaan Halsel dan ada beberapa program yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian,” jelasnya. 

Sekedar diketahui, pelaksanaan FGD ini dihadiri oleh sejumlah kepala kepala Desa yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Halsel. Ketua APDESI Iswadi Ishak. Juga di hadiri  sejumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel. (Bz)

Peliput: Ebamz

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *