oleh

Bupati Aktif Tak Harus Mundur Saat Calonkan Diri di Pilkada

-Politik-1.144 views

Darmin : Anggota Legislatif Wajib Mundur Jika Ditetapkan Sebagai Calon

Ketua KPU Halsel, Darmin H Hasim (foto: ist)

HALSEL –  Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Halmahera Selatan pada 23 September mendatang, tampaknya Bupati Halsel Bahrain Kasuba berkeinginan kembali mencalonkan diri sebagai Bakal calon di pesta demokrasi ini.

Hal itu terlihat ketika Bahrain Kasuba sudah terjun langsung ke lapangan, baik mendaftar ke Partai Politik, maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati.

Menindaklanjuti hal tersebut, tidak sedikit pula masyarakat di kabupaten  Halmahera Selatan (halsel)  yang mempertanyakan, bagaimana dengan jabatan sebagai Bupati Halsel yang tengah disandangnya. Apakah hal itu tidak menggangu kinerja mereka, dalam melakukan visi misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat mencalonkan diri sebagai calon Bupati sebelumnya.

Selain itu juga, bagaimana kebijakan Pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi hal tersebut. Mengingat, saat seorang Kepada Daerah aktif mencalonkan diri pada Pilkada ini.

Melihat hal tersebut, Ketua KPU Halsel, Darmin H Hasim mengatakan bahwa untuk Kepala Daerah seperti Bupati yang berkeinginan untuk mencalonkan diri kembali di Pilkada, maka harus mengambil cuti saat masa kampanye.

“Kepala daerah yang masih menjabat tidak harus mengundurkan diri ketika menjadi calon Bupati di daerah yang sama, Kalau calon di daerah diuar Halsel itu baru mundur,” kata Darmin kepada focusmalut, Kamis (30/1/20).

Menurutnya, hal itu sesuai dengan UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 70 dikatakan setiap kepala daerah aktif, baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri dalam Pilkada di daerah yang sama harus cuti selama masa kampanye, dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama menjalankan kampanye.

“Misalnya Bupati Halsel saat ini maju lagi, beliau tidak mundur hanya mengajukan cuti selama masa kampanye,” kata Darmin.

Berbeda dengan anggota Legislatif baik itu DPD dan DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam UU 10 pasal 7 mereka harus mundur dari jabatannya.

Darmin menjelaskan, terkait dengan syarat  Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota pada pasal 7 ayat 2 (poin) S menyatakan secara tertulis mengudurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Hal tersebut juga berlaku bagi anggota TNI, Polri, ASN, kepala desa serta pegawai BUMN yang maju dalam pilkada. Bukan hanya itu, penyelenggara pemilu juga harus berhenti dari instansinya,” jelas Darmin

Dia mengatakan pengunduran diri secara tertulis itu harus dilakukan setelah penetapan sebagai calon bupati. Sama halnya dengan bupati yang masih menjabat harus cuti.

.”Kalau belum ditetapkan sebagai calon bupati, ya tidak mesti mundur. Tapi, kalau sudah ditetapkan harus mundur dari jabatannya,” pungkasnya.

(bz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *