JAKARTA – Bupati Pulau Taliabu (Pultab) Maluku Utara (Malut) Aliong Mus didampingi Kapolres Pulau Taliabu dan BPBD Pulau Taliabu Gafarudin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) yang dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, Kamis (2/3/2023).
Rakornas yang dipusatkan di JI. Expo Kemayoran Jakarta tersebut mengusung tema ” Penguatan Resiliensi Berkelanjutan Dalam Menghadapi Bencana “.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajaran BNPB dan pemerintah daerah yang hadir mengenai tingginya frekuensi bencana alam akibat perubahan iklim.
Menurutnya, perubahan iklim menjadi hal yang paling ditakutkan oleh negara-negara di dunia saat ini. Bahkan, ancaman perubahan iklim dinilai lebih menakutkan ketimbang perang ataupun pandemi.
“Apa yang ditakuti dunia saat ini bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim,” jelasnya.
Indonesia saat ini, menurut Jokowi menempati urutan ke-3 teratas sebagai negara paling rawan bencana. Frekuensi bencana alam naik 81 persen dalam satu dekade terakhir. Pada 2010 terjadi 1.945 bencana, sementara pada 2022 frekuensi bencana melompat menjadi 3.544 bencana.
“Kita ini bukan hanya banjir, gunung berapi yang meletus, tanah longsor, yang lebih sering adalah gempa bumi. Belum lagi bencana alam dan non alam lainnya,” kata Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, waspada terhadap bencana harus menjadi perhatian bersama. “Siaga dan waspada itu adalah kunci, baik tahap pra-bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” ujar Jokowi.
Kewaspadaan terhadap bencana diharapkan dapat meminimalisir korban dan kerugian. Kewaspadaan tersebut meliputi peringatan dini, edukasi masyarakat, serta tata ruang dan konstruksi. Pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap izin pendirian bangunan di lokasi-lokasi rawan bencana.
“Pemda serta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) penting jadi ujung tombak penanggulangan bencana. Kemudian juga dinas-dinas yang berkaitan dengan izin, itu penting untuk mengawasi bangunan seperti di lokasi longsor,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Taliabu Aliong Mus menjelaskan penyelenggaraan Rakornas PB Tahun 2023 adalah sebagai sarana koordinasi antar BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
“Adapun tujuan yang akan dicapai dari penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2023 adalah Penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga PB dari level pusat hingga ke daerah dan juga Identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi capaian program PB di Daerah hingga tahun 2023,” katanya.
Selain itu kata Aliong, tujuan lainya adalah Internalisasi dan penyelarasan rencana program PB Nasional-Provinsi-Kabupaten/ Kota dan antar daerah tahun 2023 dan 2024, penyusunan rumusan rencana aksi BNPB-BPBD untuk tahun 2023 dan 2024, sinkronisasi rencana aksi penyusunan Teknokratis RPJMD terkait kebencanaan di daerah.
Dalam arahanya Presiden RI, Joko Widodo mengatakan Pentingnya penanganan Bencana Daerah terlebih tahap Pra Bencana.
Jokowi menekankan agar Pemda membuat sistem terhadap Peringatan dini kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, dibuat skenarionya lalu disosialisasikan.
“Pemda harus punya sistem tanggap bencana mulai dari Peringatan Dini bencana, lalu buat skenario tanggap bencana misal yang terdampak gempa bumi, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, larinya ke arah mana, masyarakat harus di edukasi secara detail dan di ajarkan agar meminimalisir korban,” tegasnya. (MT)