HALTIM, MALUT – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Amanat Penderita Rakyat (Ampera) Halmahera Timur menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim, dalam rangka menuntut kebijakan dan harus segera ditindaklanjuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Haltim, Senin (23/8/2021).
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Ampera Haltim, Muhibu Mandar, dalam kesempatan orasinya menyampaikan bahwa ini adalah hak demokrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Anggaran miliar rupiah yang diperuntukkan untuk Covid-19 tahun 2020 belum tersalurkan dengan baik.
Untuk itu, dia menyatakan atas nama lembaga dan masyarakat Haltim mendesak kepada Ketua DPRD Djhon Ngiraitji dan seluruh anggota DPRD agar segera membongkar kasus tersebut. Muhibu bilang DPRD Haltim seharusnya mampu mewakili aspirasi masyarakat dan mengawal kepentingan rakyat apalagi menyangkut dengan kemaslahatan dan mengoreksi kinerja birokrasi yang menghambat pembangunan daerah.
“Sekali lagi Ketua DPRD, Dana Covid-19, saudara bertanggung jawab, karena atas keputusan dan ketukan palu itulah Ketua harus bertanggung jawab,” tegas Muhibu.
“Ketua DPRD Haltim untuk berkomentar soal Dana Covid-19 tahun 2020, jika tidak disampaikan secara jelas dan transparansi maka ini adalah dosa seumur hidup. Karena kami punya data dan rilisan lengkap, bahkan rekaman di seluruh Puskesmas se-Haltim,” ucapnya
Selain DPRD Haltim, Kejaksaan Negeri dan Polres Halmahera Timur juga diminta untuk mengusut tuntas kasus dana Covid-19 tersebut. Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi ini adalah bentuk penyelewengan anggaran yang begitu besar.
Muhibu bilang, DPRD Haltim jangan tutup mata soal anggaran sebesar 9 Miliar yang tidak tersalurkan kepada seluruh Posko penanganan Covid-19. Dia juga meminta kepada pihak Kepolisian yang sementara mengawal aksi tersebut untuk mencatat persoalan dana Covid-19 tersebut.
“Ada 16 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit, ini tidak di bayar selama 3 bulan. Padahal dalam DIPA itu satu hari honor di bayar per orang Rp 200.000 kali 3 bulan, itu yang termuat dalam DIPA Pemerintah Daerah di tahun 2020,” kesal Muhibu.
Tak hanya itu, Muhibu juga mendesak bupati dan wakil bupati untuk segera menonaktifkan Kadis Pariwisata dan Sekda Haltim. Sebab, kata dia, berdasarkan hasil kajian Ampera, kinerja Kadis Pariwisata dan Sekda Haltim telah merusak pemerintahan Ubaid-Anjas.
“Bupati dan Wakil Bupati Haltim segera copot Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Sekda Halmahera Timur, karena telah merusak tatanan dan stabilitas pemerintahan ini,” kata Muhibu.
Beikut pernyataan sikap (Ampera) diantaranya:
- Mendesak Bupati meninjau kembali SK Honda Halmahera Timur tahun 2021, selain karena tidak berdasar, juga berdampak langsung pada aspek pelayanan terutama Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
- Mendesak Bupati Haltim, segera copot Sekda dan Kadis Pariwisata mengingat perseteruan di dalam internal birokrat akan berdampak pada buruknya kebijakan dan pelayanan publik.
- Mendesak Bupati Haltim, agar segera meminta Kejaksaan Negeri Haltim untuk melakukan investigasi penggunaan Dana Covid-19 tahun 2020 sebagimana yang disampaikan oleh DPRD melalui pandangan akhir fraksi merah putih.
(Riski)
Komentar