oleh

Dari Desa, Bawaslu Halsel Gelar Deklarasi Tolak ‘Money’ Politik

-Politik-1.472 views
Deklarasi Anti Money Politik atau anti politik uang pada Pilkada Kab Halsel 2020 di desa Waymili Kec Gane Timur, dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, Ketua Bawaslu Provinsi, TNI/Polri dan ratusan masyarakat.

HALSEL – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2020 di kabupaten Halmahera Selatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Selatan (Halsel) menghelat Deklarasi Gerakan Anti Politik Uang (money politik) di desa Waymili Kecamatan Gane Timur, pada Minggu (15/3/20) kemarin.

Deklarasi yang dihadiri oleh puluhan tokoh masyarakat, imam, pendeta, pemuda pemudi dari desa desa yang ada di Kecamatan Gane Timur itu untuk memberikan pendidikan politik sekaligus mengampanyekan gerakan tolak politik uang.

Untuk diketahui Waymili kecamatan Gane Timur adalah desa di kabupaten Halsel yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menjadi salah satu lokasi yang rentan terjadi praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Halsel Kahar Yasim menyebutkan ada beberap lokasi yang masuk dalam catatan Bawaslu, di mana daerah tersebut kerap terjadi kampanye bernuansa politik uang yang melanggar peraturan KPU.

“ Politik uang itu yang menerima dan memberi sama sama akan di proses sesuai atuaran yang berlaku,” singkat Kahar dalam sambutanya.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin pada kesempatan itu menyampaikan saat ini masyarakat sudah mulai menyadari proses politik itu hanyalah penjatuhan pilihan politik pada saat hari pungutan suara, tidak ada yang lain dari pada itu. Hanya saja menurut dia politik uang masih susah dihilangkan.

Data yang perolah Bawaslu harga politik uang semakin naik, kata Muksin jika ini dibiarkan akan menjadi penyakit demokrasi.

“Makanya presiden menekankan harus menghindari politik uang,” kata ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin dalam sambutan di desa Waymili

Dia menjelaskan, pada pilkada sebelumnya dalam peraturan hanya dikenakan pidana bagi yang memberi uang, namun saat ini setelah aturan dirubah yang memberi dan yang menerima sama sama di pidana kurungan penjara. Sebagaimana Dalam undang undang nomor 8 tahun 2015 dengan tegas bahwa orang yang memberi dan menerima akan dipidana penjara selama 6 tahun,” tegasnya

Selain itu, Muksin menegaskan bagi kandidat maupun tim sukses yang melakukan politik uang bersifat terstruktur, sistemis dan masif maka pasangan calon tersebut dapat dibatalkan (diskualifikasi) oleh KPU dan Bawaslu.

“Mereka yang kedapatan memberikan uang untuk Maraih suara pada pilkada kita akan batalkan sesuai peraturan yang ada, karena tindak pidana politik uang menjadi kejahatan luar biasa,” tegasnya lagi

Dikatakan, untuk di Maluku Utara pada Pemilu lalu sudah ada lima orang pelaku yang dipidana karena money Politik, dua orang di kota Ternate dan tiga orang di kabupaten Sula. Politik uang lanjut Dia bukan hanya uang namun money politik dalam jenis lainnya yakni bentuk barang.

Muksin menganggap seorang calon kepala Daerah bupati ataupun walikota yang bermodalkan politik uang untuk meraih kekuasaan hingga menjadi kepala daerah, Muksin bilang akan mengganggu stabilitas pembangunan di daerah tersebut.

“ Untuk itu saya berharap di Desa Waymili ini menjadi unjung tombak dalam mencegah politik uang pada pilkada ini, semoga stigma buruk pilkada di Halsel tidak akan terjadi lagi,” pungkasnya

Dikesempatan yang sama, Kordiv PHL Bawaslu Halsel, Rais Kahar mengatakan undang undang nomor 10 tahun 2016 pasal 73 jelas melarang setiap calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya, jika terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ayat 4 akan dipidana kurangan penjara paling sedikit 3 tahun penjara dan palingan lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliyar,” tegas Rais mengakhiri.

(bz/adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *