oleh

Diduga Korupsi, Inspektorat Minta Kades Indomut Dipecat

-Kabar Utama-1.075 views

Slamet: Kita Rekomendasikan Dana Desanya Tidak Dicairkan

Kepala Desa Indomut, Suaib Ali. (Foto:Ist)

HALSEL –Kepala Inpektorat Halmahera Selatan, Slamet AK, rupanya tidak main-main dengan masalah dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Indomut, Suaib Ali.

Keseriusan Inspektorat untuk membersihkan praktek KKN tingkat desa ini dibuktikan dengan rencana Inpektorat bakal merekomendasikan kepada Pemerintah daerah Halsel melalui kepala Dinas DPMD Halsel agar tidak lagi mencairkan Dana Desa (DD) Desa Indomut. Bahkan kepala Inspektorat dengan tegas meminta Kepala DPMD untuk menonjobkan Kades Indomut agar yang bersangkutan fokus melakukan pengembalian anggaran yang diduga telah digelapkan sebesar Rp 678.492.972,00 itu.

“Inspektorat segera merekomendasikan agar Dana Desa Indomut dipending dulu selama temuan ini tidak diselesaikan,” jelas Slamet ketika dikonfimasi kemarin.

Sekedar diketahui, penggelapan anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Indomut Suaib Ali  adalah anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun anggaran 2018-2019 senilai Rp 678.492.972,00. Dugaan korupsi ratusan juta ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat, Nomor : 836/370-INSP.K/2019, tertanggal 21 Mei 2019 dan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018.

Dalam hasil pemeriksaan terdapat temuan diantaranya, pengeluaran belanja yang terindikasi fiktif sebesar Rp. 99.695.500. pengeluaran belanja yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp 284.371.600 serta temuan pajak yang belum disetor sebesar Rp 21.425.872.

Tak hanya itu, terdapat penggelapan anggaran pada pencairan tahap I dan II tahun 2019 sebesar Rp 273.000.000. Sehingga total anggaran yang diduga telah dikorupsi oleh kepala Desa Indomut, Suaib Ali senilai Rp 678.492.972,00.

Dari penelusuran tim focusmalut, Kepala Desa Indomut Suaib Ali juga tidak pernah melibatkan perangkat desanya dalam pembahasan anggaran. Hal ini berbuntut pada penundaan hak hak perangkat Desa Indomut selama ini.

Terungkapnya perbuatan Kades yang semena-mena ini, membuat kepala Inspektorat Slamet AK memrekomendasikan agar anggaran DDnya ditunda bahkan harus dipecat.

“ Anggaran dana Desa sudah menjadi kewajiban Kades untuk direalisasikan, karena didalamnya terdapat hak-hak pemerintah desa yang harus dipenuhi,” tegas Slamet.

(IL FCM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *