MOROTAI, MALUT – Gerakan mahasiswa anti korupsi (Gemar) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati dan DPRD terkait persoalan seleksi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dinilai kontroversial, Kamis (18/11/2021).
Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Gemar itu mendatangi kantor DPRD Morotai untuk menyampaikan beberapa tuntutan mereka dan mendesak DPRD untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, diantaranya ialah :
1. Segera mengevaluasi Timsel dari kadis PMD untuk bertanggung jawab atas persoalan Pilkades selama ini.
2. Bupati Pulau Morotai segera copot kadis PMD
3. Selesaikan polemik dan usut tuntas otak praktek manipulasi data hasil SCKD.
4. Wujudkan Pilkades yang demokratis, adil, dan partisipatoris.
Koordinator aksi, Fitra Piga menyampaikan bahwa pihaknya melihat panitia kabupaten tidak konsisten dalam menjalankan tahapan Pilkades sesuai dengan regulasi atau Perbup (Peraturan Bupati).
“Misalnya ada banyak Cakades yang masih bermasalah dengan inspektorat namun mereka diloloskan. Kemudian kami mempunyai data yang berbeda antara panitia kabupaten Pulau Morotai dan data Timsel, ini yang harus diklarifikasi ke publik. Jangan Kadis (Kepala dinas PMD,red) cuman duduk diam, Kadis juga adalah otak intelektual di balik semua ini,” papar Fitra.
Fitra juga menyatakan bahwa kehadiran mereka untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi pada Pilkades 2021 yang disebabkan oleh kadis PMD. “Misalnya, perbedaan data hasil kelulusan, ada Cakades yang tidak ikut tes tapi lulus dan banyak Cakades bermasalah di inspektorat tapi diloloskan,” cetusnya.
“Kami melihat panitia kabupaten tidak konsisten dalam menjalankan tahapan Pilkades yang sesuai Perbub. Kemudian kami mempunyai data yang berbeda antara panitia kabupaten dan data Timsel, ini yang harus diklarifikasi ke publik. Jangan kadis cuman duduk diam,” katanya.
Hal senada disampaikan orator Riskal Samlan menegaskan bahwa Pilkades serentak di pulau Morotai itu syarat dengan kepentingan. Olehnya itu, mereka meminta pihak berwenang segera memproses sesuai peraturan yang berlaku.
“Banyak calon Pilkades yang punya kemampuan untuk menjadi pimpinan di desa namun terhenti karena ada ketidak jelasan dalam panitia kabupaten,” tegas Riskal.
Orator Jarod pada kesempatan itu, dirinya meminta agar kadis PMD Marwan Sidasi harus bertanggung jawab atas semua persoalan ini. Sebab kata dia, kadis adalah otak intelektual dari kekacauan Pilkades di Pulau Morotai.
“Banyak sarjana yang mengikuti Pilkades namun terjatuh dalam seleksi karena ada permainan Kadis PMD Marwan Sidasi. Untuk menghindari kekacauan di setiap desa, kami mendesak Bupati agar segera mencopot Marwan Sidasi dari jabatannya,” terang Jarod.
Menanggapi hal ini, Kadis PMD, Marwan Sidasi menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengumumkan hasil tersebut berdasarkan dokumen dari Timsel.
“Jadi apalagi yang disoalkan? Kan kita sudah jelaskan. Kalau tidak percaya silahkan tanyakan ke panitia Pilkades lainnya. Kalau mau, kita pajang di infokus,” tegas Marwan ketika hearing dengan masa aksi di ruang PMD pada pukul 11:15 Wit (18/11).
Usai hearing yang memanas di ruang PMD, masa aksi pun melanjutkan orasinya di kantor DPRD Pulau Morotai. Masa aksi kemudian melakukan hearing di aula DPRD yang dihadiri oleh Ketua DPRD Rusminto Pawane, Rasmin Fabanyo, Ricard Samatara dan Hean Rakomole.
Dalam hearing tersebut Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane menyampaikan bahwa terkait persoalan Pilkades ini, pihaknya telah memanggil panitia Pilkades kabupaten Pulau Morotai.
“Dari perbedaan hasil yang beredar, kami sudah menanyakan saksi atau oknum yang mendapat data itu, misalnya Abdul Totou. Ternyata mereka hanya saling kirim, dan mereka belum dapat membuktikan sumber yang sebenarnya,” kata Rusminto.
Sementara Rasmin Fabanyo menerangkan bahwa tahapan Pilkades di Pulau Morotai merupakan tahapan terlama dan terumit di dunia. Karena Tahapan Pilkades sudah dua tahun namun masih berputar putar dalam tahapan ontal-mengontal (Membual,red).
“Kemudian saat hasil Pilkades diumumkan lalu terjadi perbedaan hasil, itu kami sudah memanggil semua pihak untuk dijelaskan. Perbedaan hasil itu telah kami crosschek, ternyata data yang dipegang oleh PMD itu asli dari Timsel provinsi. Sementara data yang dipegang oleh para Cakades itu, ketika kami bertanya dari mana sumbernya,? Mereka tidak dapat membuktikan itu. olehnya itu kami telah memutuskan bersama panitia untuk melanjutkan tes sekolah calon kepala desa tahap III,” terang Rasmin.
Meski sempat memanas dan membuat masa aksi terlibat saling dorong dengan Satpo-PP, namun kemudian kondisi mulai kondusif hingga masa aksi membubarkan diri.(Udy)