DPRD Haltim Didesak Bentuk Pansus Telusuri Anggaran Covid Rp 16,7 Miliar

Sekjen Ampera Muhibu Mandar | Foto: Ist.

HALTIM, MALUT – Pemerintah daerah Kabupaten halmahera timur, Maluku utara di tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 16,7 Miliyar untuk penanganan Covid-19 di Haltim. Hanya saja dalam penggunaanya, diduga kuat ada indikasi penggelapan anggaran puluhan miliar tersebut.

Hal itu dikatakan Sekjen Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Muhibu Mandar mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi dilapangan Ampera menemukan sejumlah masalah dalam reaslisasi anggaran tersebut.

Muhibu menduga, pemerintah daerah Halmahera Timur dalam pengelelolaan anggaran yang cukup fantastis itu tidak disalurkan langsung ke puskesmas dan posko – posko utama penanganan Covid-19. Dia menyebutkan, salah satunya diperbatasan pintu utama penghubung Haltim – Halteng.

Baca Juga:  Program Dapur Sehat Pemkab. Morotai Dikeluhkan Warga

Muhibu mengaku, Pihaknya menemukan rekaman langsung dari pihak puskesmas, dimana setiap posko anggarannya menggunakan bantuan oprasional kesehatan atau (BOK). Dan untuk Bantuan APD berasal dari Pihak ketiga.

“Untuk Honorarium yang terlibat dalam team gugus tugas di tingkat posko perbatasan puskesmas dan bahkan di RSUD sampai hari ini tidak di terimah,“ Kata Muhibu Mandar melalui relasenya.

Baca Juga:  Dua Tahun Berturut-turut, DAK Pendidikan Taliabu Tertinggi di Maluku Utara

Padahal Kata Dia, Anggaran Honorarium Nakes sebagaimana dalam RKA dan DIPA yang menjelaskan satu hari Rp. 200 ribu sampai tiga bulan tetapi sampai saat ini anggaran Honorarium tersebut ditilep atau raib dengan sendirinya pihaknya juga belum pastikan. Namun demikian Ia mengaku bakal mengawal Kasus ini hingga tuntas.

“ Tapi, Insya Allah kami tetap mendalami terus indikasi kasus penggelapan ini,“ jelasnya.

Baca Juga:  Peringati HPSN Kapolda Ajak Jaga Kebersihan Laut

Atas persoalan tersebut, pihaknya mendesak kepada Pihak berwajib untuk memanggil mantan kadis kesehatan, kabag keuangan, mantan kepala Bappeda dan mantan Sekda Haltim guna memberikan keterangan lebih lengkap.

Tidak Hanya Itu, Muhibu juga mendesak Ketua DPRD Haltim Djhon Ngoraitji agar membentuk Pansus dengan melibatkan Jaksa dan Polres Haltim guna menelusuri anggaran Covid tersebut.

“Sangat disayangkan anggaran sebesar 16,7 miliar itu tidak tersalur kepada masyarakat. Bahkan tidak ada pembagian masker kepada masyarakat,” sesal Muhibu.

Baca Juga:  Setelah Doking KMP Ara Kembali Beroperasi

“Dari hasil investigasi kami banyak bantuan berupa masker yang diberikan PT Antam dan Wahana Fisit  kepada pemerintah daerah, itupun tidak terekspose,“ tambahnya.

Lanjut dia, beberapa anggotta DPRD Haltim juga sudah meminta keterangan dan laporan anggaran Covid-19 di dinas terkait dan Tim Satgas. Hanya saja tidak diberikan keterangan tertulis melainkan keterangan secara lisan.

Baca Juga:  Warga Tosomolo Nyaris Ricuh Diruang Asisten II

“Sementara DPRD minta keterangan tertulis sampai pada jumlah besar anggaran yang suda digunakan. Namun pihak pemerintah dalam hal ini dinas terkait dan tim gugus tidak memberikan,“ pungkas Muhibu. (Riski).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *