oleh

Kades Indomut Diduga Korupsi Anggaran APBDes Ratusan Juta

-Hukrim-3.001 views
Kepala Desa Indomut, Suaib Ali. (Foto:Ist)

HALSEL – Kepala Desa (Kades) Indomut Kecamatan Bacan, Kabupaten Hamahera Selatan (Halsel), Suaib Ali diduga telah menyelewengkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun anggaran 2018-2019 senilai Rp 678.492.972,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Dugaan korupsi anggaran APBDes Indomut ini tertuang laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat. Dalam surat tugas Inspektur Kabupaten Halsel, Nomor : 836/370-INSP.K/2019, tertanggal 21 Mei 2019 dan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018.

Dalam hasil pemeriksaan terdapat temuan diantaranya, pengeluaran belanja yang terindikasi fiktif sebesar Rp. 99.695.500. pengeluaran belanja yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp 284.371.600 serta temuan pajak yang belum disetor sebesar Rp 21.425.872. Tak hanya itu, terdapat penggelapan anggaran pada pencairan tahap I dan II tahun 2019 sebesar Rp 273.000.000. Sehingga total anggaran yang diduga telah dikorupsi oleh Suaib Ali Kepala Desa Indomut sebesar Rp 678.492.972,00.

Ketika dikonfirmasi, Ketua BPD Desa Indomut, Nasir Said menyampaikan bahwa masyarakat saat ini sangat resah atas perbuatan kades Indomut, karena dalam pengelolaan ADD dan DD tidak pernah ada transparansi dari Kades.

“Kami selaku BPD tidak pernah melihat yang namanya APBDes maupun RKPDes. Pembangunan fisik di desa juga tidak terlaksana sesuai dengan tuntutan masyarakat,” ungkap Nasir saat diwawancarai wartawan Fokus Malut, Sabtu (28/12/2019).

Tak sampai disitu, wartawan focusmalut juga mewawancarai, Jufri Hasan selaku tim pengelolaan keuangan desa (TPKD). Ia membeberkan, Kepala Desa Indomut tidak pernah melibatkan mereka dalam hal pengelolaan keuangan desa melainkan seluruhnya dikelolah secara sendiri oleh kepala desa.

Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Halsel, Slamet, AK, membenarkan bahwa, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Indomut terdapat temuan yang cukup besar.

” Memang benar ada temuan yang cukup besar dan pada waktu itu masyarakat dan BPD Indomut telah mendatangi kantor Inspektorat guna melakukan kesepakatan penyelesaian pengembalian penggelapan anggaran tersebut,” beber Slamet

Slamet menuturkan, pada saat itu ada proses pembangunan gedung desa dan uangnya sudah dicairkan pada pencairan dana desa tahun anggaran 2019 tahap I dan II. Namun nyatanya pembangunan gedung tersebut tidak diselesaikan dan uang juga habis terpakai.

” Nilai pembangunan gedung desa itu senilai Rp 299.000.000 juta. Seharusnya dengan ketersediaan pagu anggaran yang besar, gedung desa sudah diselesaikan sehingga tidak dibiarkan terbengkalai,” kesal Slamet.

Dengan penggelapan Dana sebesar ini pihak Inspektorat masih memberikan kelonggaran kepada kepala desa agar menyelesaikan pekerjaan Gedung Desa seperti yang tertuang dalam berita acara kesepakatan saat itu. Bahkan untuk nilai kerugian negara, Slamet hanya mengingatkan Kades Indomut agar melakukan pengembalian saja.

“ Jika tidak dikembalikan, maka kami akan limpahkan berkas temuan tersebut ke Kejaksaan sesuai dengan MoU secara kelembagaan, ” kecam Slamet

Disentil terkait konsekuensi hukum, Slamet  bilang itu bukan ranah Inspektorat, pihaknya hanya ingin kerugian negara dikembalikan, karena pihak Inspektorat hanya pada tataran administrasi dan penyelamatan keuangan saja, selebihnya itu menjadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum untuk ditindak lanjuti.

“ Temuan di LHP APBDes Desa Indomut tahun anggaran 2018-2019, Kami minta ada tindakan tegas dari Pemerintah daerah melalui kepala Dinas DPMD untuk menonjobkan Kades Indomut agar yang bersangkutan fokus melakukan pengembalian,” tegas Slamet.

(IL FCM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *