oleh

KPK Diminta Soroti Anggaran Penanganan Corona di Banten

-Nasional-410 views
Gubernur Banten, Wahidin Halim | Foto: Ist

TANGERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim, meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) untuk mengawal penyalahgunaan anggaran penanganan Corona (covid-19). Wahidin mengaku tak ingin salah langkah dalam penggunaan dana.

“Refocusing anggaran kami lakukan untuk memenuhi penanganan covid-19, tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga dari aspek ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat,” ujar Wahidin, Jumat, 8 Mei 2020.

Dia berharap semua pihak terkait turut bertanggung jawab dalam pengelolaan dana penanganan Corona. Dia mengaku melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan untuk mengawasi anggaran penanganan korona.

“Kami berharap KPK turut mengawal dan melakukan pembinaan, agar kami tidak salah langkah dalam pemanfaatan dana ini,” imbuhnya.

Dia menuturkan anggaran penanganan Covid-19 cukup besar. Sehingga, kata dia, bantuan pengawasan dari KPK diharap dapat memenuhi harapan warga.

“Pemprov Banten memiliki komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi,” ucapnya.

Dia menerangkan tata kelola keuangan Pemprov Banten semakin baik. Salah satunya dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga empat kali berturut-turut.

“Ini tidak lepas dari upaya-upaya pemberantasan korupsi yang didalamnya adalah pencegahan, termasuk koordinasi dengan tim Korsupgah,” jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK Alexander Marwata mengatakan, pemintaan Gubernur Banten merupakan tujuan baik. Yakni untuk saling menguatkan komitmen pemerintah daerah dan berkoordinasi dalam upaya pencegahan korupsi.

“KPK diminta juga oleh DPR untuk mengawasi pelaksanaan anggaran penanganan covid-19. BPKP sudah diminta untuk melakukan pengawasan, libatkan Inspektorat setempat,” kata Alexander.

Alexander menuturkan adanya wabah Covid-19 menyebabkan target pendapatan daerah sulit tercapai. Dengan keterbatasan dana baik dari APBN dan APBD harus dimanfaatkan optimal, dan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai hukum yang tertinggi.

“Masyarakat harus tercukupi pangannya, jangan sampai terjadi kelaparan. Selain itu, bantuan sosial juga tidak boleh dijadikan sarana atau alat untuk kepentingan pilkada dan jangan sampai ada duplikasi bantuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah II Korsupgah, Asep Rahmat Suwandha, menjelaskan fokus strategi nasional pencegahan korupsi di tiga area. Yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi serta area intervensi Korsupgah KPK.

“KPK apresiasi upaya Banten pada tahun 2019 karena masuk peringkat ke tiga kategori daerah yang memiliki komitmen tinggi pelaksanaan renaksi. Semoga kedepan semakin baik dan terus meningkat prestasinya,” kata Asep. (nt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *