Pastikan Cakupan Imunisasi Polio, PMI Lakukan Pemetaan dan Survei di 5 Provinsi

Kegiatan ini dilakukan oleh lebih dari 180 relawan PMI sejak Desember 2021 hingga Januari 2022 di 40 desa yang tersebar di 5 provinsi

JAKARTA, Fokusmalut – Pandemi COVID-19 memberikan banyak pengaruh pada kehidupan manusia. Adaptasi dengan kebiasaan baru diwajibkan dengan tujuan untuk mencegah transmisi dari virus Corona. Kekhawatiran pada masyarakat akan virus ini berdampak pada perubahan pola aktivitas, termasuk pelaksanaan pelaksanaan pada anak.

Kenyataannya di era pandemi seperti saat ini, cakupan pemanfaatan pada anak menjadi terhambat. Orang tua cenderung merasa takut untuk mengunjungi pelayanan kesehatan karena khawatir berisiko tertular virus.

Di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama UNICEF, ditemukan bahwa 83,9% pelayanan kesehatan pencegahan COVID-19, yang artinya program kerja juga tidak terlaksana dengan baik.

Palang Merah Indonesia (PMI) melalui dukungan Federasi Perhimpunan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melakukan pemetaan dan pengumpulan data untuk memahami keenganan masyarakat terkait keenganan vaksin Polio sebagai bagian dari program eradikasi Polio.

Kegiatan ini dilakukan oleh lebih dari 180 relawan PMI sejak Desember 2021 hingga Januari 2022 di 40 desa yang tersebar di 5 provinsi yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat ke rumah masyarakat dengan anak di bawah 15 tahun.

Upaya untuk memastikan cakupan imunisasi dasar bagi masyarakat yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah pandemi. Akan tetapi, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pemberian vaksinasi dasar.

Baca Juga:  Awali Aktifitas tahun 2021, Disketpang gelar Do'a bersama di Desa Pohea

Informasi yang didapatkan dari pemetaan dan survey keengganan vaksin polio akan digunakan untuk menyesuaikan program dan kegiatan agar selaras konteks budaya lokal sehingga membantu meningkatkan efektifitas implementasi di tingkat lokal.

“Melalui kegiatan pemetaan ini, kami menemukan bahwa tidak semua penduduk desa menerima dampak dari Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) setempat,” ujar Tri, relawan PMI di Desa Nunleu, Kota Kupang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *