oleh

Politik (Tak) Berjenis Kelamin Laki-laki

-Opini-2.086 views
Asterlita T Raha (Mahasiswa FMIPA UNIMA & Kabid AKSPEL GMKI Cab. Tondano).

Apa warna cinta?  Mungkinkah merah muda saat mekar atau jingga ketika layu?” metafora tentang warna cinta menjadi awal yang perlu kita telaah sebagai tolak ukur mengindrai politik. Pandangan-pandangan paradoks  dan ambigu akan lahir ketika memaknainya, perdebatan sebab berbagai argumen akan timbul sesuai dengan pengalaman. Sama halnya dengan menjawab pertanyaan “Apa itu cinta?”. Seperti kata Khalil Gibran “Ketika cinta memanggilmu maka datanglah kepadanya walaupun sayapnya penuh dengan belati yang dapat melukaimu” .

Gibran mencoba mendeskripsikan hakekat cinta adalah penerimaan dan merupakan naluri setiap manusia, sama seperti politik yang merupakan puncak tertinggi eksistensi manusia.

Politik menurut pemahaman Yunani sebagai sebuah techne atau aktivitas seni, khususnya seni penampilan. Syarat mutlak berpolitik yaitu kebersamaan dengan orang lain dalam panggung publik, sehingga dalam politik yang dipentaskan adalah tindakan sebagai bentuk kebebasan (freiheit) dan komunikasi tanpa adanya suatu dominasi (Herrschaft). Athena abad ke-5 SM tempat bersemai demokrasi dan tumbuh subur politik dialog, gagasan, politik pluraslitas dan kesetaraan serta politik kebebasan dan komunikasi. Cinta dan politik tumbuh dari energi yang sama, yaitu melahirkan  keadilan.

Istilah politik dalam bahasa Arab disebut Siyasyah dan dalam bahasa Inggris Politics, serta jika ditelusuri dari asal usul kata politik itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti Negara Kota, politik berarti terjadinya relasi antara manusia dengan manusia yang hidup bersama, sehingga timbulah aturan, kewenangan, perilaku, serta legalitas kekuasaan.

Formulasi politik harus koheren dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang dianut dan diyakini oleh masyarakat akan kebenarannya, semisalnya kebijakan haruslah berdasarkan dimensi kemanusiaan yang holistik, menyeluruh dan mendasar.

Perpolitikan era belakang atau era global cenderung memperkecil bahkan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan menjadi materil semata, sehingga politik menjadi tandus dari nilai-nilai kebebasan, pluralitas  dan keadilan. Kesemrautan paradigma politik kontemporer berimplikasi pada perilaku dan budaya politik.

Dalam fakta historis paradigma politik zaman Yunani kuno dikecambah oleh paradigma barat (abad 18 M), secara ontologism pemikiran politik barat disandarkan dan didominasi oleh pandangan monisme materialism, sehingga melahirkan pola kehidupan atau peradaban yang kapitalisme, individualisme dan kemudian bermuara pada politik positivisme. Eksistensi politik barat hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mendominasikan politik uang, intimidasi, hegemoni, pencitraan, memperkaya diri dan mencitrai kejantanan (maskulinitas).

Politik Berjenis Kelamin Laki-laki (maskulin)?

Konsep polis adalah sebuah konsep Negara-kota pada masa Yunani yang memiliki ciri otonom, swasembada dan kemerdekaan. Plato mengangap bahwa polis yang ideal adalah berpenduduk tidak lebih dari 5000 warga. Kaum perempuan, anak-anak dan budak tidak terhitung dalam warga polis dan mengangap diluar dari warga polis adalah masyarakan yang tak beradab dan barbar. Kemudian Aristoteles pun mengatakan bahwa “perempuan adalah laki-laki yang belum lengkap” dibuktikan  dengan ide-ide dasar tentang pemisahan ranah privata dan publika yang mengandung kecatatan yaitu mencitrai maskulinitas. Sebelum konsep politik dikemukakan, Aristoteles menklasifikasikan manusia dengan hewan. Menurutnya hewan hanya memiliki kemampuan phone, dan manusia memiliki kemampuan logos yang diekspresikan dalam kemampuan linguistik melalui bahasa.

Namun menurut Aristoteles hanya laki-laki yang memiliki kemampuan logos dan perempuan dikategorikan sebagai hewan, sehingga dalam hirarki sosial perempuan dan budak dikategorikan sebagai masyarakat yang tak beradab dan menempati kelas ke-2 setelah laki-laki (the second class).

Menurut filsuf Aristotels dan Plato abad ke-4 SM (428-322 SM), politik (polis) hanya dikhususkan untuk laki-laki, oleh karena hanya laki-laki yang memiliki kemampuan logos dan merupakan wahana deliberative bagi laki-laki, sedangkan perempuan yang memiliki kemampuan phone akhirnya dipinggirkan ke wilayah oikos.

Oikos adalah antipoda polis, sehingga jika polis adalah wahana logis, terbuka dan emansipatif maka oikos adalah wahana non logis, tertutup dan hirarkis. Kemudian Cicero mempertajam polis sebagai ranah publika dan oikos sebagai ranah privata.

Peradaban diselenggarakan menggunakan satu logika : Rasionalitas phallus, berbahasa menjadi alat kendali laki-laki; tertib, sistematik, normativ dan efisien. Sehingga menurut padangan feminis secara epistemic pendasaran atas polis dan oikos sedari awal mengalami bias gender. Dengan mengangap bawah memperjuangkan kebaikan bersama dalam mencapai tujuan akhir manusia (eudaimonia) yang adil, terbuka dan bebas hanya dapat dieksplorasi dengan perangkat logos (laki-laki) adalah bentuk ketidakadilan dan kejahatan peradaban bagi perempuan.

Mengapa perempuan perlu terwakili secara politik?

Alasan Argumentasi
Keadilan (justice) dan kesetaraan (equality) Konstitusi, Cedaw, konferensi Beijing, populasi
Kepentingan perempuan (women interes) Perempuan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki
Emansipasi (emancipation) dan perubahan (change) Membongkar system patriarki dalam negara
Perempuan membuat “pembeda” (difference) Tidak hanya ‘Add’ dalam demokrasi tetapi ‘engender’
Perempuan menjadi panutan (role model) Perempuan menjadi inspirasi dan panutan bagi perempuan lainnya

Sumber: modifikasi Fuch dan Hoecker, 2004

Seyogianya politik adalah pendistribusi keadilan, sehingga berbicara keadilan maka tak boleh mengesampingkan hak (rights), dan konsekuensinya adalah pemberian kesempatan untuk semua kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan. Sebaliknya kesetaraan adalah tolak ukur dalam menilai kualitas demokrasi, jika merujuk pada persoalan keadilan maka laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik.

Realitas selama ini hanya laki-laki yang begitu mendominasi (over-respresentation) dibandikan perempuan (under-respresentation) sehingga diperlukan langka affirmative sebagai bentuk penyejajaran status politik antara laki-laki dan perempuan. Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan dan menjamin hak politik antara laki-laki dan perempuan , konferensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) secara juridise (de jure) diakui dunia Internasional tentang hak-hak perempuan dibidang ekonomi, budaya, sipil dan politik dan berkewajiban melaksanakannya termasuk Indonesia.

Kemudian Beijing Plattfrom for Action (BPFA) yang mengamanatkan perlunya tindakan afirmasi (affirmative action) dengan tujuan suara atau perwakilan perempuan ada dalam ranah politik, sebab populasi/jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang (laki-laki lebih banyak).

Dalam memperbaiki kualitas hidup, perempuan harus menyuarakan kepentingannya sendiri (women interst) sebab perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dengan laki-laki, oleh karena itu untuk merubah over-respresentation laki-laki maka diperlukan emansipasi dalam membongkar tirani dan hirarki dalam politik. Partisipasi perempuan dalam politik sekiranya dapat memotivasi perempuan lain untuk terlibat dalam setiap kebijakan agar tidak sekedar menjadi alat politik namun memberi pengaruh.

Politik Sebagai Realisasi Kebebasan

Politik bukanlah kebijakan paternalistik penguasa atau superioritas kalangan elite pemerintah, tapi merupakan suatu komunikasi publik dalam civil society. Sehingga politik bukan sebagai dominasi (herrschart) atau otoriterisme, tetapi kebebasan (freiheit) dan komunikasi antar warga Negara. Kekuasaan teraktualisasi ketika komunikasi antar warga Negara terjalin dengan baik dan tulus untuk mencapai solidaritas.

Perempuan dalam merealisasi kebebasannya harus turut berpartisipasi dalam politik (polis), sebab partisipasi politik adalah milik semua warga Negara. Namun masih begitu banyak kendala  yang dihadapi oleh perempuan ketika merealisasi kebebasan, posisi perempuan ditempatkan dalam ranah domestik (oikos) dan reproduksi menjadi penghambat kemajuan dalam mengeluti dunia publik (polis) dan produksi.

Pelebelan atau streotip bawah laki-laki adalah sosok yang mandiri, agresif, bersaing, memimpin, rasional, dan terbuka sedangkan perempuan adalah sosok yang irasional, tergantung, pasif, lembut, non agresif, tak berdaya saing dan mengandalkan naluri yang menjadi masalah. Pandangan ini menjadi legitimasi yang kuat dalam wujud tatanan struktur sosio-politik yang paternalistic, berimbas perempuan  tak dapat mengaktualisasikan kebebasan dirinya setara dengan laki-laki. Di Indonesia partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif tidak terlalu besar, sejarah mencatat keterpilihan perempuan masih jauh dibawah afirmasi yang diamanatkan oleh undang-undang.

Hal tersebut dapat terlihat pada table dibawah ini :

Masa kerja Perempuan Laki-laki
1950-1955 (DPRS) 9

(3,18 %)

236

(96,2%)

1955-1960 17 (6,3%)             273

(93,7%)

1956-1959 (Konstituante) 25 (5,1%) 488

(94,9%)

1971-1922 36 (7,8 %) 460 (92,2%)
1977-1982 29 (6,3 %) 460 (93,7%)
1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%)
1987-1992 65 (13%) 500 (87%)
1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%)
1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%)
1999-2004 46 (9%) 500 (91%)
2004-2009 61(11,8%) 459 (88,9)
2009-2014 101 (18,10%) 459 (82%)
2014-2019 97 (17,3%) 463 (86,3%)

Sumber : Sekretaris jenderal DPR RI

 

Kesetaraan (equality) dalam politik hendaknya tidak diartikan sebagai konflik dan persaingan dengan laki-laki, namun merupakan sinergitas untuk mencapai keadilan. Kesetaraan merupakan pilar utama setiap masyarakat demokrasi, keterlibatan perempuan dalam politik untuk mengawal kebijakan publik yang mewakili kepentingan perempuan diantaranya gender buggeting, pendidikan perempuan, kesehatan, ekonomi dan regulasi terkait kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dari perdagangan manusia. Perempuan harus merealisasikan politik yang membebaskan tanpa mereduksi manusia lain, politik yang tak mencederai komunikasi, politik yang lahir atas dasar pluralitas dan mendistribusikan keadilan.

Seyogianya politik bukan dogma yang keramat, bukan pula hak paten bagi satu jenis kelamin, lahir dari kebebasan dan pluralitas serta mengingkari hegemoni dan hirarki karena mendatangkan kebahagiaan dan keadilan barsama.

Komentar