TALIABU – Kemalasan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu sungguh keterlaluan. Pasalnya, di saat rakyat terus menyuarakan aspirasinya, justru mereka tak mau menghadiri rapat untuk rakyat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, tak tanggung, terhitung hanya separuh atau 7-10 anggota DPRD yang menghadiri disaat melakukan sidang paripurna di gedung DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara, sedangkan sisanya tak menampakkan batang hidung.
Bahkan tercatat, sudah berulang kali jejeran kursi kosong diruang paripurna. Dan tidak pernah ruang istimewa tersebut terisi penuh oleh 20 anggota DPRD Pulau Taliabu secara keseluruhan. Hal, itu seakan menjadi pemandangan yang lazim.
Hal itu, diungkap salah satu anggota DPRD Pulau Taliabu, sebut saja B. Pasalnya, menurut dia, anggota DPRD sudah digaji, mendapat banyak tunjangan agar bekerja untuk rakyat, tapi justru malasnya tidak kepalang tanggung.
“Setiap kali dilakukan paripurna pasti hanya 7 sampai 10 anggota DPRD. Padahal, sama-sama mendapat gaji dari negara. Sebagian siang dan malam bekerja, tetapi tidak bagi sebagian yang lain,” ungkap sumber yang tidak mau namanya diberitakan.
Sumber menyebutkan, sebagian anggota DPRD Pulau Taliabu hanya makan gaji buta. Alasannya, mereka digaji dan tunjangan cukup besar tapi tidak bekerja untuk rakyat.
“Saya minta kepada media agar mengekspos masalah ini agar masyarakat umum mengetahui para wakilnya,” ujar dia.
Selain itu, ia juga mempertanyakan ada hal apa sebagian anggota DPRD yang lain tidak mau hadir tanpa halangan berarti. Padahal, ini kewajiban sebagai anggota DPRD sesuai tata tertib.
“Kalau yang lain enak (karena malas), tapi kita setengah mati berfikir siang dan malam demi kepentingan daerah yang digaji oleh rakyat,” tuturnya.
Selain anggota DPRD, kehadiran sejumlah kepala OPD juga tak luput dari sorotannya. Ia bahkan menyinggung secara eksplisit beberapa kepala OPD yakni kadis Kesehatan, Pendidikan dan PUPR Pulau Taliabu yang tak pernah menghadiri undangan DPRD.
“Tak hanya anggota DPRD, para kepala OPD juga mestinya hadir bila ada undangan. Seperti Kadis Kesehatan, Pendidikan dan PUPR. Karena 3 Kadis ini selama diundang ke DPRD selalu menolak undangan tersebut,” sindirnya.
Menyikapi persoalan ini, Praktisi hukum Pulau Talibau, Tawallani Djafaruddin mendesak badan kehormatan DPRD Pulau Taliabu agar segera menindaklanjuti prihal penyampaian sejawatnya itu.
“Harus diapresiasi. Ini demi rakyat. Kepala badan kehormatan dan Ketua DPRD Pulau Taliabu agar segera ditindaklanjuti apa yang disampaikan salah satu anggota DPRD itu,” desak Lani sapaan akrapnya. (RB)