Soal Proyek Bermasalah, Tawallani: Dewan dan Instansi Terkait Lemah

Praktisi Hukum Kabupaten Pulau Taliabu, Tawallani Djafaruddin.

TALIABU – Sejumlah proyek di daerah Pulau Taliabu yang bermasalah di pelupuk mata, nyaris tak dilirik oleh dinas terkait dan DPRD Pulau Taliabu.

Hal tersebut disampaikan praktisi hukum Kabupaten Pulau Taliabu, Tawallani Djafaruddin, saat diwawancarai Focusmalut.com melalui telepon selulernya, Rabu (16/8/2023).

Menurutnya, sangat disayangkan jika proyek yang berada didepan mata ini kemudian lolos begitu saja. Padahal pengawasan itu dilakukan demi kepentingan rakyat, karena uang rakyat habis dikuras, tapi hasilnya justru tak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Baca Juga:  DPRD Kecam Tindakan Pemutusan Listrik di Kecamatan Pulau Rao

Dia menuturkan, proyek-proyek yang menggunakan dana ABPD seharusnya menjadi fokus perhatian, apalagi lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun sayangnya justru dibiarkan terbengkalai.

“Ini berarti pengawasan instansi terkait dan dewan lemah, koq bisa mereka tidak diawasi. Kan seharusnya tidak demikian apalagi menggunakan APBD. Ini yang patut dipertanyakan,” jelasnya.

Baca Juga:  Temui Bupati Halteng, 71 KK Desa Tobaru Kesayangan Halsel Minta Pindah ke Halteng

Untuk itu, ia meminta DPRD sebagai wakil rakyat agar lebih serius dan konsisten mengawasi proyek-proyek yang bersumber APBD yang berhubungan langsung bagi kepentingan masyarakat.

“Pengawasan harus ketat dilakukan dan jika perlu ada masalah-masalah yang ditemukan maka harus transparan disampaikan ke publik, sehingga publik juga mengetahui langkah kerja dewan bagi kepentingan rakyat,” harapnya.

Tak hanya itu, Tawalani juga meminta agar para kontraktor nakal harus ditindakan tegas, agar infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat berkualitas baik. Sehingga nantinya umur pembangunan infrastruktur juga akan berakhir sesuai rencana.

“Kontraktor kontraktor nakal itu harus dicorek bila perlu digiring ke proses penegakkan hukum agar mereka bisa mendapat efek jera. Karena menghambat pembangunan di daerah,” harapnya. (BR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *