TALIABU – Wakil Bupati Pulau Taliabu (Pultab) Maluku Utara (Malut) Ramli, menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD Pultab, Jum’at (1/9/2023).
Paripurna yang digelar diruang rapat paripurna DPRD itu membahasa terkait Penyampaian Dokumen Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023.
Dalam sambutannya, wakil Bupati menyatakan bahwa sebagaimana diketahui, sesuai amanat, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah dijelaskan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang merubah struktur APBD.
Sebab kata wakil, berpedoman pada ketentuan tersebut, maka Perubahan APBD yang disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya pendapatan daerah, alokasi belanja daerah sertata tata pembiayaan yang semula telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.
Untuk itu, wakip bupati dua periode ini percaya bahwa semua orang mempunyai niat baik dalam merumuskan kebijakan anggaran untuk mengejar pencapaian kita dalam membangun Daerah ini. Sehingga pada hari ini tahapan demi tahapan, tanggungjawab dalam menyelesaikan APBD Perubahan Tahun 2023.
“Mudah-mudahan sinergi yang telah kita ciptakan antara Pemerintah dan DPRD ini terus kita jaga selamanya,” ucap wakil bupati 2 periode ini.
Oleh karena itu, lanjut Ramli, kami menyampaikan Dokumen Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD untuk selanjutnya ditelaah dan dibahas untuk mendapatkan persetujuan DPRD.
“Mudah-mudahan penyampaian Dokumen ini segera ditindaklanjuti agar secepatnya kita sahkan,” harapnya.
Di akhir sambutannya, Wakil bupati memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada fraksi-fraksi di DPRD yang akan memberikan koreksi dan masukan kepada kami.
“Kami pahami bahwa apa yang sudah disampaikan tentu menjadi konsen kita secara bersama-sama,” pinta wakil bupati.
“Tidak hanya itu, catatan dan koreksi dari fraksi-fraksi tentunya akan menjadi perhatian serius bagi kami dalam mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah,” tutupnya.