Pemda Halsel Gelar Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2027

Wabup, Helmi Umar Muchsin memimpin forum konsultasi publik penyusunan Ranwal RKPD Pemkab Halsel 2027.

HALSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan itu berlangsung di ruang rapat Bappelitbangda, Selasa 20 januari 2026.

Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin dalam sambutannya menyampaikan, forum konsultasi publik merupakan rangkaian dari tahapan penyusunan RKPD.

Helmi menyebut, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD harus dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan pada forum konsultasi publik.

“Untuk memperoleh masukan dan saran sebagai upaya penyempurnaan yang akan dirumuskan bersama dalam berita acara kesepakatan forum konsultasi publik yang ditandatangani oleh kepala bappelitbangda, perwakilan pemangku kebijakan yang hadir pada forum konsultasi publik ini,” terang Helmi.

Menurutnya, Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian terpenting dari proses perencanaan pembangunan daerah. Masukan dan saran sangat diperlukan agar Ranwal RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional (asta cita) dan prioritas pembangunan provinsi maluku utara.

 “RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran startegis, karena itu penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, terukur, dan berorientasi pada hasil,” tegas Helmi.

Ia menyampaikan, Visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2029 yaitu “mewujudkan senyum Halmahera Selatan yang adil, maju dan berkelanjutan berbasis agromaritim dalam bingkai saruma penuh berkah”.

Oleh karenanya, penyusunan RKPD tahun 2027 harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan secara cepat dan tepat.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga harus lebih adaptif, integratif dan mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis.

Baca Juga:  Ketua KPPI Malut Bantah Ada Pemerasan Kapus Saketa

“Melalui forum ini, saya harapkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2027 memperhatikan penyelesaian program prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025-2029.”

“Serta dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap prioritas, sasaran dan program pembangunan daerah sehingga nantinya dapat diperoleh 4 komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan,” terang Helmi.

Ia melanjutkan, demi mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk tahun ke-tiga RPJMD 2025-2029 ini telah menetapkan tema RKPD Tahun 2027, yaitu ”Memperkuat transformasi pelayanan publik yang berdaya saing dan pengurangan ketimpangan wilayah”.

Sehingga dalam Ranwal RKPD Tahun 2027 menitikberatkan pada kebijakan pembangunan untuk penyelesaian isu-isu strategis nasional, pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2027, pencapaian target standar pelayanan minimal (spm), percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pelayanan dasar serta penyelesaian program prioritas kepala daerah (agromaritim).

“Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas capaian yang diraih sepanjang tahun 2025.”

Menurut Helmi, akan ada banyak tantangan yang terjadi di tahun 2026 khususnya pengurangan anggaran TKD dari pemerintah pusat.

Dari pengurangan TKD, daerah harus mampu melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan sesuai skala prioritas dengan anggaran yang ada serta harus berinovasi dan aktif mencari alternatif pendanaan lain untuk mendukung pembangunan daerah dari berbagai sumber pembiayaan.

“Untuk itu saya mengharapkan melalui forum ini dapat diperoleh saran, kritik dan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD sebelum dibahas lebih lanjut ke tahapan berikutnya.”

“Saya berharap penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2027 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta mampu menjawab isu-isu yang strategis yang ada,” tandas Wabup Helmi

(bmz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *