HALSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan memastikan pembayaran gaji bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya tetap akan dibayarkan secara penuh hingga bulan Desember 2026 mendatang. Kepastian krusial tersebut diberikan oleh jajaran pemerintah daerah meskipun saat ini kondisi kas daerah tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Sekertartaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, Dr Abdillah Kamarullah, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dan mengunci alokasi anggaran khusus sebesar kisaran Rp 1 trilun atau 37 persen belanja pegawai termasu demi memenuhi kewajiban pembayaran hak gaji PPPK selama satu tahun penuh.
Iya menjelaskan lebih detail, pos anggaran puluhan miliar tersebut tidak hanya mencakup komponen gaji pokok selama 12 bulan saja, melainkan sudah mencakup alokasi anggaran untuk Tunjangan lainya bagi pegawai.
“ Untuk sampai bulan Desember kami pastikan sudah dianggarkan dan insya Allah aman,” ujarnya menegaskan nasib ribuan pegawai tersebut. Guna memastikan kelancaran proses pencairan di lapangan. Karena bagi Sekda inilah komitmen kuat Bupati dan pak wakil sehingga tenaga PPPK tidak perlu cemas dan melaksanakan tugas seperti biasanya.
Mantan Kepala BKPSDM Halsel ini menyatakan, jika dilihat dari kondisi fiskal daerah, keuangan pemkab halsel mengalami defisit yang cukup fantastik, karena anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas kurang lebih Rp700 miliar.
”APBD halsel tahun 2025 Rp2,1 triliun, tapi untuk tahun 2026 APBD tersisa Rp1,4 triliun, jika dilihat dari presntasi belanja pegawai 37 persen, maka hampir Rp1 triliun lebih untuk belanja pegawai.
“Pemkab halsel masih memiliki anggaran DBH sebesar Rp270 miliar lebih yang belum dibayar pemprov malut. Kita berharap segera dibayarkan untu digunakan kebutuhan lain meski meraka cicil,” jelasnya. (bz)
Editor :Bamz