oleh

AGK – KPU Beda Pendapat Soal Diskualifikasi

-Politik-217 views
Ilustrasi

Ternate – Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) menegaskan tidak ada yang salah dengan pergantian pejabat di lingkup Pemprov Malut sebanyak lima kali. Calon gubernur petahana yang diusung PDIP Perjuangan dan PKPI itu mengaku pergantian tersebut dapat dilakukan dikarenakan mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Pernyataan AGK tersebut atas respon terhadap rekomendasi Bawaslu Malut yang mendiskualifikasi atau membatalkan dirinya sebagai peserta Pilgub Malut. “Saya (AGK) melakukan rotasi pejabat karena sudah mendapat persetujuan dari Mendagri. Artinya bahwa saya punya alasan ganti pejabat,” ungkapnya, Senin (5/11).

“Semua saya serahkan pada yang maha kuasa, bahwa yang saya lakukan itu benar,” ujarnya.”.

Lanjut dia, Saya (AGK) tidak menyerah dengan rekomendasi Bawaslu Malut mendiskualifikasi atau membatalkan dirinya dari kepesertaan pilgub.

”Apabila pihak penyelenggara tetap memproses, maka saya siap menghadapi sesuai dengan kenyataan bahwa tidak bersalah,” pintanya.

Lain halnya yang dikatakan kuasa hukum KPU Malut Ali Nurdin, dalam pembacaan laporan hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (5/11/2018), mengatakan rekomendasi  Bawaslu Malut terkait diskualifikasi terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK-YA) karena diduga melanggar Undang-undang pemilu.

“Rekomendasi Bawaslu sudah dikaji, dan pada prinsipnya KPU tetap mengikuti apa yang diputuskan oleh Bawaslu,”ungkap Ali Nurdin dihadapan Hakim MK yang diketuai oleh Arif Hidayat.

Dalam laporan tersebut, KPU juga menyampaikan hasil krarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh paslon AGK-YA, ke Kemendagri terkait surat izin perombakan pejabat dilingkup Pemprov Malut ternyata surat tersebut tidak ada.

“Kami minta klarifikasi ke Kemendagri, tapi ternyata surat izin perombakan pejabat dari Mendagri tidak ada,”kata Ali Nurdin.

Sebelumnya Bawaslu Malut mengumumkan hasil penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Pilgub) Tahun 2018, yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil musyawarah ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Malut, menindaklanjuti Laporan atas nama Abdullah Kahar SH dengan nomor Laporan 04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah, Bawaslu dalam plenonya pada 26 Oktober 2018, memutuskan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.

Bawaslu kemudian mengeluarkan Penerusan atau Rekomendasi dengan Nomor PM.05.01/413/MU/2018 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 26 Oktober 2018. Hasil musyawarah atau pleno itu selanjutnya dikonsultasikan ke Bawaslu Republik Indonesia, sebelum diumumkan dan diserahkan kepada KPU Provinisi, untuk meminta pandangan Bawaslu RI sebagai sebagai lembaga hirarki yang harus dikonsultasikan terkait hal ini.

“Rekomendasinya berupa pembatalan pencalonan sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Selanjutnya Rekomendasi ini akan diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan KPU Maluku Utara memiliki waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjuti rekomendasi ini,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan SH MH, Kamis (1/11/2018).

Bawaslu, lanjut Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran itu, memutuskan adanya unsur pelanggaran pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 71 ayat (2), (3) dan (5) yang dilakukan salah satu calon tersebut. (hr/bn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *