oleh

Gunakan DD Rp 60 Juta Biayai Selingkuh,  Sekkab Minta Warga Laporkan Kades ke Polisi

-Daerah-2.646 views
Ratusan warga Desa Togoreba Sungi bersama BPD Kecamatan Tabaru mengelar aksi didepan kantor Bupati

JAILOLO – Ratusan warga Desa Togoreba Sungi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Tabaru, mendesak Bupati Danny Missy mencopot jabatan Sefiyanto Tangono dari jabatan sebagai Kepala Desa (Kades).

Desakan tersebut disampaikan melalui aksi yang digelar didepan kantor Bupati Kamis (7/1). Aksi ratusan warga yang dimotori lima anggota BPD itu, meminta Bupati segera mencopot Kades Sefiyanto dari jabatan, karena anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018 hingga kini tidak diketahui peruntukannya.

Bahkan, massa aksi menuding anggaran DD 40 persen yang telah dicairkan sebesar Rp 200 juta lebih peruntukannya tidak jelas, karena pengadaan Tenti Rp 40 juta hingga saat ini. Tenti tidak ada, anggaran pembangunan setapak Rp 80 juta tidak diketahui realisasinya dan ada anggaran Rp 60 juta diberikan kepada selingkuhan Kades.

“Sesuai pengakuan bendahara, ada anggaran DD Rp 60 juta, diberikan kepada selingkuhnya pak Kades,” ungkap Ketua BPD Togoreba Sungi Jembris Mou saat menyampaikan orasinya di depan kantor bupati, kemarin.

Setelah menggelar aksi kurang lebih 1 jam, sekitar pukul 13.30 wit, 15 orang perwakilan massa aksi diminta untuk melakukan hearing di ruang Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abdurajak. Hearing yang dipimpin langsung oleh Sekkab itu, didampingi Asisten I Vence Muluwere, Staf Khusus Imrat Idrus, pihak Inspektorat dan DPMPD.

Sekkab dihadapan perwakilan massa aksi menyampaikan, laporan oleh masyarakat dan BPD sudah sangat jelas dan sesuai bukti yang disampaikan ada sejumlah item kegiatan yang diduga fiktif.

“Kalau dari laporan ini, banyak kegiatan yang fiktif, jadi BPD yang punya fungsi pengawasan sudah harus melaporkan kades ke Polisi atau Kejaksaan,” tegas Sekkab.

Syahril mengaku, Bupati tidak bisa mengambil langkah tegas, jika bukti-bukti yang disampaikan belum bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga pada Selasa pekan depan tim dari Inspektorat bersama staf khusus turun melakukan pemeriksaan.

“Saya harap warga kembali dengan tenang, menunggu tim dari Inspektorat pada Selasa mendatang, jika hasil pemeriksaan terbukti, maka BPD juga sudah bisa menempuh jalur hukum,” katanya.

Jika jalur hukum yang ditemui masyarakat itu terbukti, maka Pemkab akan ambil sikap tegas memecat Kades.

“Intinya mari kita sama-sama menyelesaikan persoalan di desa tanpa harus merugikan orang lain, jadi silahkan tempuh jalur hukum, agar masalah yang dituduhkan bisa diselidiki oleh pihak kepolisian,” pungkasnya.

Setelah mendengar penjelasan dari Sekkab, massa aksi kemudian membubarkan diri dan berjanji akan menunggu tim Inapektorat di Desa Tugureba Sungi, Selasa pekan depan.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *