Minggu, 27 September 2020
oleh

Ini Reaksi Menteri Susi Saat Kebijakannya Disebut Politisi Demokrat Berkontribusi Negatif ke Negara Lain

-Nasional-217 views
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan tanggapan ketika kebijakannya menenggelamkan kapal asing disebut berkontribusi negatif dengan negara-negara tetangga.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari komentar yang ia tuliskan dalam postingan akun Twitter @MataNajwa, Rabu (7/8/2018).

Awalnya, akun Mata Najwa mengutip omongan Sekretaris DPP Partai Demokrat Firliana Purwanti.

“‘Kebijakan @susipudjiastuti berkontribusi negatif dengan negara-negara tetangga,’ Firliana Purwanti, Sekretaris DPP Partai Demokrat #MataNajwaPolitikPerempuan,” tulis Mata Najwa.

Menteri Susi pun langsung membubuhkan deretan emoji terkejut (sreaming) dan tidak mendengarkan.

Emoji itu rupanya dikomentari oleh netter dengan akun @YayatGooner yang menuliskan “Maafkan mereka yg lbh memilih mementingkan negara lain drpd negara sendiri bu, Tenggelamkan !!!.”

Menanggapi hal itu, Menteri Susi kembali membubuhkan emoji tidak melihat dan jempol ke atas.

Sementara itu, dikutip dari video tayangan Mata Najwa, Rabu (7/11/2018), komentar politisi Demokrat itu disampaikan dalam segmen 5 yang berjudul “Politisi Perempuan Bicara Menteri Susi”.

Awalnya, pemandu acara Najwa memutar video Menteri Susi yang keberatan dengan pernyataan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Firliana Purwanti, mengatakan dirinya sangat bangga dengan langkah-langkah tegas Menteri Susi dalam mengamankan laut Indonesia.

Akan tetapi menurut Firliana, seringkali langkah tegas Menteri Susi seperti menghancurkan kapal negara tetangga membuat hubungan buruk Indonesia dengan dengan negara-negara lain.

“Apa yang dilakukan dia (menenggelamkan kapal asing) tidak sesuai dengan asas hukum pidana kita.

Bahwa ketika dia menemukan sebuah kapal melakukan penangkapan ikan di tempat yang tidak seharusnya langsung dia bakar atau dia bom,” ujar Firliana.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti kembali melakukan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing di 11 lokasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Susi melalui laman Instagram resminya, @susipudjiastuti115, yang diunggah, pada Selasa (21/8/2018).

Susi mengatakan jika bersama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal (Satgas 115), berhasil menenggelamkan sebanyak 125 kapal pelaku illegal fishing.

Susi menegaskan jika pihaknya ingin menekankan betapa kuatnya komitmen Indonesia dalam melindungi kedaulatan laut Tanah Air.

Menurut Susi, upaya tegas itu akan terus dilakukan lantaran laut menjadi masa depan bangsa Indonesia.

Tahun ini, Satgas 115 melakukan penenggelaman pada 125 kapal penangkap ikan yang melakukan pelanggaran IUUF. Kita tenggelamkan di 11 titik di beberapa wilayah di Indonesia. Saya pimpin dari Bitung, dimana di Bitung ada 15 kapal yang ditenggelamkan. Masih dalam rangka Hari Kemerdekaan, kita ingin menekankan betapa kuatnya komitmen Indonesia dalam melindungi kedaulatan laut tanah air. Upaya ini akan terus kita lakukan karena laut adalah masa depan bangsa kita!” tulis Susi Pudjiastuti.

Diberitakan Kompas.com, rincian lokasi dan kapal yang ditenggelamkan, diantaranya Pontianak 18 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, Aceh 3 kapal, Tarakan 2 kapal, Belawan 7 kapal, Merauke 1 kapal, Natuna/Ranai 40 kapal, Ambon 1 kapal, Batam 9 kapal, Tarempa/Anambas 23 kapal.

Penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk 116 kapal dan berdasarkan penetapan pengadilan untuk 9 kapal.

Kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas merupakan kapal perikanan berbendera asing dengan jumlah 120 kapal.

Sementara itu, kapal perikanan berbendera lndonesia berjumlah 5 kapal.

Rincian kapal berbendera asing yakni Vietnam 86 kapal, Malaysia 20 kapal, Filipina 14 kapal, lndonesia 5 kapal.

Untuk rekapitulasi bendera kapal pelaku illegal fishing, sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2018 yang ditenggelamkan berjumlah sebanyak 488 kapal.

Silang Pendapat

Kebijakan Susi memunculkan silang pendapat yang terjadi diantara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut sempat meminta Menteri Susi untuk tidak lagi melakukan penenggelaman kapal pada 2018, menurutnya kapal yang terbukti melakukan kasus ilegal fishing, dapat disita saja dan dijadikan aset negara.

Selain itu, Luhut juga meminta Susi untuk fokus pada peningkatan produksi agar jumlah ekspor bisa meningkat.

Senada dengan Luhut, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penenggelaman kapal asing dihentikan.

“Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain,” ujar Kalla dikutip dari Kompas, Rabu (10/1/2018).

Jusuf Kalla mengatakan akibat penenggelaman yang sudah dilakukan tiga tahun terakhir tersebut membuat tidak sedikit negara-negara yang protes ke Indonesia.

Berbeda dengan wakilnya, Jokowi justru memuji kebijakan Susi.

Pujian itu disampaikannya di hadapan para relawan Bara JP di Auditorium Tiilanga, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Presiden Jokowi, melalui kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, Susi telah mewujudkan kedaulatan di Indonesia.

“Sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah enggak berani mendekat. Karena apa? Semuanya ditenggelamkan sama Bu Susi,” ujar Jokowi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Protection Focus Malut