oleh

Malas Berkantor, KNPI Desak DPRD Gunakan Hak Interplasi Turunkan Zakir

-Daerah-320 views
Sek KNPI Halbar

JAILOLO – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Barat (Halbar) kembali menyoroti kinerja Wakil Bupati (Wabup) Halbar Ahmad Zakir Mando.

Menurut Sekretaris KNPI Halbar Harun Hi. Bahrudin, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, perilaku masa bodoh dan sikap pemalas masuk kantor yang ditunjukan oleh Wabup sangat disayangkan, karena Zakir yang kapasitasnya sebagai Wabup, tidak memiliki sens of responsibility terhadap problem pembangunan di daerah ini.

” Zakir sebagai Wabup, sikap masa bodoh dan malas berkantor merupakan penyakit menular yang berdampak serius  terhadap kesehatan birokrasi di daerah ini. Ini adalah contoh buruk  yang dipertontonkan Wabup, ditengah gairah Bupati yang terus bergeliat memembangun Daerah ini,”tegas Harus kepada sejumlah wartawan, Jumat (23/11/18) tadi.

Harun menambahkan, sikap apatis dan tak peduli terhadap daerah ini, mengakibatkan banyak tugas-tugas pelayanan, pengawasan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini terabaikan, padahal ini merupakan tupoksi wakil bupati yang paling utama dalam bidang pengawasan.”Kondisi ini tentu sangat merugikan masyarakat,”cetusnya.

Harun menilai, saat ini terlihat jelas  animo besar Bupati Danny Missy membangun Halbar, karena dapat dibuktikan  dengan upaya bupati yang terus memacu percepatan program pembangunan diberbagi sektor potensial di daerah ini,  tapi Wabup justru memiliki kesan sebaliknya, diduga menggunakan “the invesible hand” atau tangan-tangan yang tidak kelihatan, untuk menghancurkan semangat dan ide-besar bupati dalam membangun daerah ini.

Baca Juga:  Inspektorat: BPD Wajib Mengawal APBDes

” Jika benar ini dugaan publik, maka  wakil bupati secara terang-terangan telah melakukan kejahatan konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014,”tegasnya.

Semestinya sikap pemalas berkantor wakil bupati harus menjadi catatan serius bagi DPRD atau kemendagri.

Olehnya itu, KNPI mendesak DPRD menggunakan Hak-Hak konstitusi untuk memanggil Wakil bupati dan memintai keterangan atau penjelasan terkait ketidakjelasan wabup dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Negara.

Bukti dan sikap pemalas berkantor sudah sangat jelas, maka dengan kewenangan konstitusi yang ada, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian wakil bupati melalui mendagri, karena malas berkantor, tetapi mengambil gaji  utuh dan tunjangan adalah bentuk “perampokan berencana” terhadap uang rakyat.

Hal tersebut justru sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

“Apa yang di lakukan wakil bupati, adalah bentuk dari kesombongan dan kesewenang-wenangan, karena tidak masuk kantor, gaji dan tunjuangan diterima utuh, sementara ASN yang tidak masuk kantor satu hari saja, kinerjanya justru di potong.

Selain itu, wabup bukan tidak di fungsikan, tapi wabup sendiri yang tidak paham atau tidak mau menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat,”pungkasnya.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *