JAKARTA – Bupati Halsel, Bassam Kasuba mengemukakan bahwa pembentukan sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di Maluku Utara baik provinsi maupun kabupaten/kota, diperlukan dalam rangka mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Keseriusan Bupati Halsel ini menyempatkan diri untuk mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kunjungan tersebut dilakukan untuk guna bersilaturahmi dan berdiskusi terkait isu strategis, khususnya aspirasi pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Pertemuan Bassam dengan jajaran Kemendagri berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/1/2024).
Bupati Halsel diterima oleh Plh. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Irma Yuanita, bersama jajaran yang membawahi penataan daerah di wilayah Indonesia Timur.
Di Kemendagr Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Maluku Utara, mencakup sekitar sepertiga wilayah provinsi dengan 30 kecamatan dan 249 desa. Ia menekankan bahwa kendala rentang kendali menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan, sehingga percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini terutama dirasakan di kawasan Obi, yang memiliki proyek strategis nasional di sektor pertambangan, serta di kawasan Bacan dan Kepulauan Gane. Bassam menilai ketiga kawasan tersebut sudah layak untuk menjadi daerah otonom baru.
“Kedatangan saya kesini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah lama dinantikan, yakni menjadikan beberapa kawasan sebagai kabupaten/kota otonom baru. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah rentang kendali dan mempercepat pembangunan yang lebih merata, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat,” ujar Bassam. (bz)