oleh

Tuntut Naikan Harga Kopra, Bahrain Kasuba Ancam Masa Aksi

-Daerah-952 views

Labuha, Halsel – Kopra adalah salah satu komoditi masyarakat Maluku Utara, dan khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Komando Perjuangan Rakyat (Kopra) melakukan aksi di Kota Labuha, tepatnya di lingkungan kantor Bupati Halmahera Selatan.

Aksi dilakukan selama kurang lebih 4 jam berlangsung di depan Kantor Bupati, berbagai elemen pergerakan diantaranya: GMNI, KAMMI, PMII, LMD, GMKI, IMM, APIkartini, STN, LPKP, SYLVA, Pemuda Pancasila, dan Front Pemuda Peduli Gane (FP2G).

Baca juga: FP2G Bersama Masyarakat Dan Pelajar, Desak Pemda Halsel Naikan Harga Kopra

Dari berbagai penyampaian lewat sound sistem mengecam atas sikap Bupati, Bahrain Kasuba, yang sengaja menyepelekan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

Ketua GMNI Halmahera Selatan, Daud Bugis, mengatakan kebijakan yang dilakukan Bahrain Kasuba ini mengecewakan para demonstran pada hearing terbuka, karena Bupati terkesan seperti anak kecil.

“Bupati Halmahera Selatan dalam hearing terbuka penyampaian sangat tidak ilmiah dan seperti anak kecil karena tidak melihat masyarakat petani di pelosok-pelosok terkait dengan anjloknya harga kopra. Lanjutnya, juga bahwa Bupati terkesan sangat arogan menghadapi massa aksi, dan ini tidak layak sebagai seorang pimpinan”, katanya.

Baca juga: Harga Kopra Masih Anjlok, Ribuan Mahasiswa Ancam Tolak Pemilu 2019

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ketua Front Pemuda Peduli Gane (FP2G), Arismunandar Ali, juga sangat menyesali sikap Bupati yang menghindar dan mengancam massa aksi, dan menganggap massa adalah membuat kekacauan dan cari gara-gara.

Bupati, Bahrain Kasuba, dari pantauan FokuMalut, terlihat agak kaku bertatap muka dengan massa aksi.

Hal ini juga dibenarkan oleh Idham Kapita, salah satu petani Kopra asal Gane Timur, yang hadir pada aksi yang lakukan. Menurut, Bupati sebagai kepala daerah memang tidak pantas menduduki kursi nomor satu di Kabupaten Halmahera Selatan. Karena Bupati mengganggap dirinya yang paling hebat, dan sungguh naif melihat mengambil kebijakan yang tidak pro petani kelapa.

Komando Perjuangan Rakyat (Kopra), tetap mengkonsolidasi massa yang lebih banyak dan melakukan aksi yang lebih besar, karena kecewa dengan sikap Bupati. (ul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *