oleh

Sotopo: Pihak BPMD Intervensi Pilkades Sumber Makmur

-Politik-1.769 views
Ilustrasi

Gane Timur, Focus Malut | Pemilihan kepala desa (Pilkades) Sumber Makmur kecamatan Gane Timur pada 17 November 2018 lalu meninggalkan polimik, sehingga berdampak pada kondisi sosial masyarakat Sumber Makmur.

Berdasarkan hasil investigasi Fokus Malut, menemukan beberapa persoalan diantaranya; pada tahapan penerimaan berkas, panitia musyawarah desa hanya meloloskan dua kandidat calon kepala desa yakni Rusdi Ishak dan Anto, mereka berdua dinyatakan memenuhi tahapan administrasi (berkas). Sedangkan Ari Korumpis berkasnya ditolak, karena tidak memasukan fotocopy ijazah terlegalisir sebagai salah satu syarat pencalonan Pilkades.

Ketua Panitia Pilkades Sotopo, mengatakan pihak panitia menolak ketidaklengkapannya berkas Ari Korumpis. Namun, ada intervensi dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Halmahera Selatan sehingga Aris Korumpis bisa melangkah ke pemilihan kepala desa, dan terpilih untuk kedua kalinya.

“Saya selaku ketua panitia juga merasa bingung kenapa Ari Korumpis yang sementara itu tidak memiki ijazah dan hanya berbekal Surat Keterangan Ujian Paket B, bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa,” ucap Sotopo.

Di lain sisi, Rusdi Ishak sebagai Calon Kepala Desa yang kalah merasa tidak puas sehingga melakukan gugatan kepihak BPMD Halmahera Selatan yang berujung pada persidangan.

“Sampai sekarang, Saya tidak merasa puas dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini BPMD,” pungkasnya.

Rusdi Ishak, menuturkan, bahwa jauh sebelum itu kami sudah menggugat berkas Ari Korumpis yang tidak memiliki Ijazah pada saat pencalonan sehingga panitia pun hanya mengirim dua berkas bakal calon karena tidak mau mengambil resiko.

“Ari Korumpis pernah bertemu dengan Ketua Panitia bernegosiasi akan tetapi ditolak. Hal ini membuat Ari Korumpis naik pitan dan sedikit mengeluarkan bahasa bernada ancaman,” ucap Rusdi Ishak.

Salah satu tokoh masyarakat saat ditemui wartawan Fokus Malut, yang tidak ingin disebut namanya, mengatakan sebagian masyarakat berharap agar pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten memediasi dan melakukan pemilihan ulang. (AG)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *