oleh

Syarif : SK Bupati Tentang Pemantau Pemilu Sesuai Surat Edaran Mendagri

-Daerah-833 views

Nilai SK Pemantau Pemilu di Kota Ternate Hoax

Kepala Kesbangpol Halbar

JAILOLO – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Barat (Halbar) M. Syarif Ali menegaskan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pemantauan Pemilu 17 April di Kota Ternate adalah Hoax.

Syarif kepada wartawan, Rabu (3/4/19) menyatakan, beberapa hari terakhir, SK Bupati Halbar tentang Tim pemantau pemilu menjadi diskursus publik jelang pileg dan pilpres pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Pembentukan Tim Pemantauan dan Perkembangan Pemilu melalui keputusan Bupati, tentu berdasarkan pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 27/052/SJ tanggal 20 Agustus 2018, perihal pembentukan tim pemantauan dan perkembangan politik di daerah pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Syarif menjelaskan, surat edaran mendagri tersebut, mengacu pada Permendagri 61 tahun 2011 tentang pedoman pemantauan, pelaporan, evaluasi perkembangan Politik di daerah.

“Tim ini melibatkan Seluruh SKPD dan jajarannya ditingkat kecamatan termasuk para camat,  dan sekda serta para asisten selaku TIM pengarah atau koordinator,” jelasnya.

Di dalam surat edaran mendagri kata Syarif,  mengisyaratkan pimpinan SKPD dilibatkan untuk melakukan pemantauan pada wilayahnya masing-masing agar kerja-kerja pemantauan perkembangan Politik lebih efektif efisien dan selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan, dalam hal ini kepala daerah,  dan dirjen Polpum di Jakarta.

“Jadi Bukan disaat ada riak-riak baru dilaporkan, tetapi juga dalam situasi yang kondusif pun tetap harus dilaporkan selama proses dan tahapan politik pemilu masih berlangsung. Tentu hal ini juga dalam rangka pelaksanaan Cedi-deni (cegah dini dan deteksi dini),” katanya.

Menurut Syarif, tidak hanya SK TIM pemantauan saja yang diberikan kepada pimpinan SKPD, tetapi juga akan dilengkapi pula dengan format pelaporan pemantauan perkembangan politik yang sampaikan kepada seluruh SKPD, untuk membantu  memudahkan pengisian temuan-temuan atau permasalahan yang terjadi dilapangan selama proses dan tahapan pemilu itu berlangsung.

Ini adalah tanggungjawab pemerintah daerah,  untuk membantu penyelenggara Pemilu serentak tahun 2019 di daerah,  sebagai gerakan responsif  terhadap UU nomor 7 tahun 2017 serta  surat kemendagri Nomor 270/1257/SJ  tanggal 17 Desember 2018 perihal bantuan dan Fasilitiasi pemerintah Daerah dalam membantu kelancaraan penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 di setiap Daerah.

“Jadi pembentukan TIM pemantuan melalui SK Bupati tersebut, selain melaporkan situasi politik pemilu pada masing masing wilayahnya,  diharapkan SKPD tidak bersikap pasif, tetapi harus aktif  pada momentum pemilu tahun ini, seperti aktif mendorong partisipasi politik pemilih pada wilayah pantauannya masing-masing. Karena secara nasional target pemerintah terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat 77,05 persen pada pemilu 2019,” tegas syarif.

Syarif menghimbau agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemilu tak perlu risau, apalagi berfikir negatif dengan dikeluarkannya Surat Keputusan bupati itu,  Karena bagaimana pun juga, berdasarkan UU 7 tahun 2017, tugas pemerintah itu adalah untuk mensukseskan Pemilu, bukan mensukseskan caleg atau Capres tertentu.

Terkait dengan pembagian zona pada SK Tim pemantau, Syarif kemudian menepis di dalamnya ada zona kota Ternate,  lampiran itu dipastikan hoax.  Karena dalam Lampiran keputusan SK yang saya pegang, tidak seperti yang di hebohkan.

“Ini kan lagi momen politik pemilu, “ISI agama” saja di politisir, apalagi hanya isi lampiran surat. Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, aspek pengawasan dan pemantauan  harus ada,” cetusnya.

Dikatakan, dalam konteks pemilu bisa dibedakan antara tugas pengawasan dan pemantauan,. Kalau pengawasan itu ranahnya badan pengawas pemilu atau Bawaslu, sementara tugas pemantauan adalah tugas kita semua, termasuk pemerintah dan lembaga pemantau lainnya yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan pemilu dapat berlangsung demokratis, aman dan damai.

“Jadi cara kita merespon SK Bupati, tidak perlu cengeng. Karena semangat kita sama pada Pemilu serentak  tahun 2019, yaitu mendorong pemilu  yang demokratis, jujur, adil  aman,  damai. Itu saja kok ribut,”pungkas mantan Kabag Humas Pemkab Pulau Morotai.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *