oleh

Tak Ada Dusta Diantara Kita, Mendagri Akan Telusuri Ijin Mutasi

-Nasional-289 views
Ilustrasi

Jakarta – Kabid Fasilitasi Pengaduan Puspenerbal Kemendagri Handayani Ningrum, SE MSi, menegaskan surat izin persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait mutasi pejabat dilingkup Pemprov Malut yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Abdul Gani Kasuba (AGK) akan ditelusuri apakah surat tersebut bodong atau tidak.

“Kami bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SPO), jadi apapun yang disampaikan oleh SUBA BerSATU dan Kawan AHM-RIVAI Maluku Utara, sangat kami apresiasi dan hasilnya nanti Insya Allah tidak ada dusta diantara kita,”kata Handayani Ningrum, saat hearing bersama Kawan AHM-RIVAI dan SUBA BerSATU di ruang rapat Kemendagri RI,  Selasa (6/11/2018) kemarin.

Menurut Handayani, terkait informasi surat izin persetujuan mutasi pejabat dilingkup Pemprov Malut yang dikeluarkan oleh Mendagri akan ditelusuri, hasilnya akan disampaikan ke publik.

“Surat persetujuan tersebut akan kami telusuri, hasilnya akan kami sampaikan ke publik,” janji Handayani Ningrum.

Seperti yang dikuptip dari jurnalline.com, Lain halnya yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Maluku Utara, Armyn Zakaria melalui keterangan tertulis, Kamis (8/11/2018).

“Terkait dengan pendapat salah satu pejabat di Ditjen Otda Kemendagri tentang Surat Persetujuan Mendagri sebagai dasar dilaksanakannya pelantikan dan mutasi pejabat struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan khusus dengan Dr. Heriandi Roni Kasubdit Wilayah 5 Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah, Rabu 7 November 2018 pukul 14.00 WIB,” ungkap Armyn.

Lanjut dia, sebelum dilakukannya mutasi pejabat, untuk pelantikan tahap pertama Gubernur Maluku Utara telah menyampaikan surat Nomor 821.2/68/2018 Tanggal 17 Juli 2018 Perihal Permohonan Izin Mutasi jabatan kepada Menteri Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyetujui proses mutasi dan pelantikan jabatan tersebut Melalui Surat Mendagri Nomor 821/3910/OTDA tanggal 19 Juli 2018 tentang Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Dr. Sony Sumarsono.

Untuk lebih mempertegas surat Direjen Otda, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan satu surat lagi Nomor 821/4948.A/SJ tanggal 19 Juli 2018 perihal Persetujuan Mutasi dan Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Selanjutnya, Gubernur Maluku Utara menyampaikan surat Nomor 821.2/81.A/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Mohon Persetujuan Izin Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kementerian Dalam Negeri juga menyetujui dengan Menerbitakn Surat Nomor 821/7428/OTDA tanggal 17 September 2018 Perihal Persetujuan Pengisian dan pelantikan Pejabat Admoinsitrator dan pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Jadi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah betul-betul sangat sesuai dengan mekanisme dan Prosedur prundang-undangan termasuk memenuhi ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71. Kalau surat persetujuan sudah diterbitkan lalu apa yang salah dengan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tegas Armyn.

Diketahui, persetujuan mutasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Ditjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri Soni Somarsono terkait roling jabatan dilingkup Pemprov Malut diduga bodong.

Sebab, surat persetujuan yang ditandatangani oleh Dirjen Otda Kemendagri pada bulan September 2018, baru disampaikan ketika sidang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pilgub Malut di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (5/11/2018).

Diketahui, sebelumnya ketika Bawaslu Provinsi Maluku Utara, meminta klarifikasi kepada Kepala BKD Malut Idrus Assagaf terkait mutasi tersebut, mantan Pj Walikota Ternate tidak mampu membuktikan izin dari Kemendagri.

Demikian disampaikan Koordinator SUBU BerSATU Edo Sapsuha, dalam hearing bersama Kasubdit Wilayah V Direktorat FKDH Ditjen OTDA Kemendagri RI Hariyandi Roni, M.Si dan Kabid Fasilitasi Pengaduan Puspenerbal Kemendagri Handayani Ningrum, SE MSi.

Menurut Koordinator SUBU BerSATU Edo Sapsuha, surat yang jadi pembicaraan di MK adalah surat Bodong. Pasalnya, sejak proses temuan ini pihak BKD Maluku Utara tak dapat membuktikan kepada Bawaslu Malut soal surat izin atau rekomendasi mutasi pejabat.

Dia mempertanyakan kenapa diam-diam disebut dalam persidangan MK kemarin. Ini yang jadi soal. Lagi pula, dalam konsideran SK Gubernur pun tak disebutkan dalam opsi pertimbangan SK mutasi.

“Kami mempertanyakan kebenaran surat persetujuan yang ditandatanhani Ditjen Otda Kemendagri Soni Somarsono yang diduga bodong,”ujar Edo, yang didampingi Koordinator Kawan AHM-RIVAI Maluku Utara Boy Anwar.

Selain itu, Gerakan SUBU BerSATU dan GARDA Muda Palapa DKI juga meminta Kemendagri non aktifkan Gubernur Malut dan Bupati Sula Hendrata Thes yang telah Memutasikan ASN di musim Pilgub dan PSU.

Menurutnya, mutasi ASN dan pemberhentian dari jabatan ini, diduga kuat sebagai strategi pemenangan Paslon Tertentu.

Karna itu, dia berharap Mendagri sebagai pembina ASN dan pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

“Seluruh bukti berupa SK Mutasi dan pemberhentian telah kami sampaikan kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti.

Kami juga akan membawa masalah ini ke Komisi ASN, BAKN dan Kemenpan RB,”tegasnya.

Sementara Divisi Penindakan Bawaslu Malut Aslan Hasan tetap meyakini bahwa AGK tidak mendapat izin melakukan pergantian pejabat dari Mendagri jelang Pilgub.

Menurut Aslan, hal tersebut berdasarkan pengakuan Kepala Badan Kepegawaiam Daerah (BKD) Malut Idrus Assagaf bahwa tidak ada izin dari Mendagri dalam pergantian pejabat tersebut.

“Kurang lebih 4 kali SK rolling dan mutasi jabatan, baik eselon II, III, IV dan para jabatan kepala sekolah selevel SMA. Dan hasil klarifikasi Kepala BKD Malut Idrus Assagaf bahwa tidak ada izin dari Mendagri dalam pergantian pejabat tersebut,” katanya.

Hal ini menurut Aslan,  AGK telah melanggar pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 terkait dengan larangan bagi petahana melakukan pergantian pejabat dalam kurun waktu 6 bulan terhitung sejak penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan.

“Terkecuali kekosongan jabatan. Itu pun harus melalui PLT, tidak langsung didefinitifkan,” jelasnya.

Terkait dengan keabsahan pergantian pejabat, Aslan mengungkapkan Bawaslu juga sudah menyurati Mendagri tetapi tidak mendapat balasan.

“Itu berarti secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk melakukan penggantian jabatan. Dengan demikian, maka berdasarkan pasal 71 ayat 2, dan sanksinya ada di ayat 5, maka Bawaslu menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran itu pada KPU melalui surat rekomendasi untuk mendiskualifikasi calon yang dimaksud,”pungkas Aslan. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *