oleh

Ombusman Terima 1.054 Laporan Berpotensi Maladministrasi Dalam Seleksi CPNS 2018

-Nasional-329 views
Ilustrasi

Jakarta – Ombudsman Republik lndonesia menemukan banyak permasalahan yang berpotensi maladministrasi selama pelaksanaan seleksi CPNS 2018.

Ada pun laporan masyatakat yang diterima Ombudsman sebanyak 1.054 laporan. Laporan tersebut disampaikan melalui Kantor Ombudsman Rl pusat dan 34 Perwakilan Ombudsman di seluruh indonesia.

“Sebagian besar laporan yang disampaikan ke Ombudsman sudah disampaikan para pelamar kepada instansi penyelenggara, namun belum memperoleh penyelesaian,” ujar Komisioner Ombudsman RI Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (3/12/2018).

Menurut Laode Ida Ida, hal tersebut terjadi lantaran tidak efektifnya pengaduan internal di masing-masing instansi penyelenggara dan ketiadaan mekanisme menyampaikan keberatan atau sanggah pada situs web SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional), sehingga para pelamar tidak dapat terlayani dengan baik.

Masalah yang paling banyak dilaporkan ada pada tahapan seleksi administrasi dengan total 949 laporan.

“Salah satu permasalahan pada tahapan ini adalah masalah pengiriman berkas fisik ke instansi yang dilamar peserta, padahal hal ini tidak perlu diiakukan karena telah menggunakan sistem online melalui situs web SSCN,” papar Laode Ida.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan permasalahan instansi penyelenggara yang tidak menyebutkan persyaratan secara jelas dan spesifik.

“Contohnya pada Formasi Penghulu Pertama hanya mencantumkan Kualifikasi Pendidikan S-1 Hukum Islam, tanpa menyebutkan bahwa formasi tersebut dikhususkan untuk calon peserta laki-laki,” papar Laode Ida.

Masalah lainnya, papar Laode Ida, terjadi di tahap administrasi, yakni tidak jelasnya penentuan istilah dalam rumpun keilmuan, sehingga peserta yang seharusnya memenuhi syarat sesuai formasi yang dibutuhkan, menjadi tidak diloloskan pada tahap ini.

Sedangkan pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Ombudsman juga masih menemukan permasalahan tidak siapnya sarana dan prasarana untuk CAT.

“Misalnya di Banda Aceh, Kediri, dan Purworejo, masih terdapat kendala dalam penyediaan komputer dan atau laptop untuk CAT,” beber Laode Ida. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *