oleh

Terkait Izin PT. TPC, Muhaimin Syarif: Bupati Pultab Kurang Baca

-Daerah-1.418 views
Muhaimin Syarif | Foto: Ist

TALIABU – Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, menolak PT. Taliabu Godo Maogena (TGM), kemudian memberi dukungan kepada perusahaan PT. Tegar Perkasa Cemerlang (TPC) terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di wilayah Pulau Taliabu bukan tanpa alasan.

Pasalnya, dukungan tersebut melalui surat Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dengan nomor 009/5/BUP tertanggal 24 Juni 2019, Perihal, dukungan IUPHHK di Kabupaten Pulau Taliabu atas nama PT. Tegar Perkasa Cemerlang. Surat penunjukan PT. Tegar Perkasa Cemerlang  No. 09/Dir/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Perihal Permohonan Dukungan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kabupaten Pulau Taliabu, seluas kurang lebih 97.303 Ha yang meliputi Hutan tanaman seluas kurang lebih 7.734 Ha dan Hutan alam kurang lebih 89.568 Ha.

Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Pulau Taliabu Muhaimin Syarif, kepada media ini Selasa (30/7/2019), sesalkan sikap Bupati Aliong Mus, yang memberi dukungan kepada salah satu Investor atau Perusahaan yang akan membuka atau berinvetasi di Taliabu,m . Taliabu sedangkan PT. Godo Maogena (TGM)  yang merupakan milik Putra daerah Taliabu (anak Pribumi) ditolak.

“Saya menyesal sikap Bupati yang menolak PT. TGM, sementara dia (Bupati) memberi dukungan kepada PT. Tegar Perkasa Cemerlang dengan luas lahan dua kali lipat dari insvestasi TGM sebelumnya,” sesal Muhaimin.

Baca Juga:  Ijin APMS Bicoli Terancam Dicabut

Lebih lanjut Muhaimin Syarif, mengatakan, apakah dukungan Investor ini menjadi kewenangan Bupati atau tidak. Idealnya seorang Bupati harus memahami regulasi UU. Dia harus mengetahui bahwa, penerbitan IUPHHK bukan kewenangan Bupati. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan (Permen LHK) nomor P.28/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/7/2018, tentang  tata cara pemberian, perluasan areal kerja dan perpanjangan Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem atau izin usaha pemanfaatan  hasil hutan kayu, hutan tanaman industri pada hutan produksi.

“Saya sesalkan Bupati Aliong Mus, selalu menunjukan ketidakpahamannya terhadap aturan dan regulasi. Sehingga masyarakat jadi bulan bulanan membuli di medsos. Padahal, masih banyak generasi cerdas di Taliabu. Saya tidak tau, mungkin Bupati kurang membaca ya, sehingga kurang memahami regulasi, jadi ini tanggung jawab Sekda, bagian hukum dan lainnya,” jelasnya. (Sb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *