HALSEL – Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin menegaskan dalam kegiatan percepatan penurunan stunting harus menjadi tanggung jawab kolektif lintas sektor pada setiap tingkatan pemerintahan. Termasuk juga melibatkan masyarakat di dalamnya.
“Penting kolaborasi lintas sektor. Camat, kepala desa, kader posyandu, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) harus aktif sampai di tingkat lapangan,” tegas Wabup saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) TPPS bertempat di ruang rapat lantai II kantor Bupati, Kamis 09 Oktober 2025.
Dengan keterlibatan semua pihak, menurut Wabup setiap persoalan dalam penanganan stunting akan segera terdeteksi. Dan pada praktiknya, cara itu bisa diterapkan dalam pemantuan setiap balita dan ibu hamil. Tujuannya agar validitas data benar-benar akurat untuk bahan rujukan upaya aksi pencegahan.
“Data juga tetap harus diambil dari Puskesmas dan hasil penimbangan (anak) oleh tenaga kesehatan, termasuk pendataan bagi pendatang dan calon pengantin,” paparnya.
Wabup tak lupa mengingatkan forum agar tetap memaksimalkan penerapan 4 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masyarakat. Dan untuk itu Wabup mendorong agar gerakan Jumat Bersih terus diperkuat sehingga ke depan dapat menjadi kebiasaan hidup masyarakat KSB. “Terutama di kawasan perkotaan Taliwang yang padat. Gerakan Jumat Bersih harus dilaksanakan secara rutin,” tandasnya.
Dalam rapat itu, Wabup juga meninjau langsung laporan terbaru mengenai progres penanganan stunting kabupaten. Kepala Dinas DP3AKB Halsel, Karima Nasaruddin yang juga sebagai sekretaris TPPS Kabupaten menyampaikan beberapa poin penting dalan laporannya antara lain TPPS harus merumuskan visi, misi dan inovasi TPPS, optimalisasi program kerja sesuai intervensi spesifik Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD.
Lanjut Karima, Kemudian intervensi sensitif yaitu dinas lain yang tergabung dalam TPPS kabupaten dengan menyediakan akses air bersih, sanitasi lingkungan, ketahahan pangan, bantuan Sosial edukasi pra nikah, pelayanan kontrasepsi, publikasi informasi dan peran desa dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan penguatan regulasi, serta dukungan TNI, perguruan tinggi dan berbagai bidang sebagai media strategis.
Sementara itu, Kepala Bappelitbagda Fadli H. Kader selaku wakil ketua II TPPS Kabupaten menekankan pentingnya sinkronisasi program intervensi spesifik dan sensitif untuk sinergitas aksi konvergensi stunting sesuai tahapan pelaksanaan program sesuai target RPJMD dengan posisi penurunan stunting berada pada 24 persen pada tahun 2029.
Rakor ini turut dihadiri ketua TP-PKK Kabupaten Halmahera Selatan, Ny. Rifa’at Al Sa’adah Bassam, selaku wakil ketua III TPPS Kabupaten, yang mewakili Dandim 1509/ Labuha, OPD anggota TPPS, Camat Bacan, Camat Bacan Timur Tengah, Camat Bacan Timur Selatan, Penyuluh KB BKKBN, Kepala desa Labuha, kepala Puskesmas Gandasuli, Kepala puskesmas Bibinoi, kepala Puskesmas Babang.
Pada akhir sesi rakor, Ny. Rifa’at Al Sa’adah Bassam menyampaikan bahwa TP-PKK akan fokus penanganan stunting melalui peran TP-PKK di 10 desa di 5 kecamatan sebagai lokasi khusus stunting tahun 2026.
“Harapan kita kedepan dengan komitmen yang kuat pemerintah daerah, kolaborasi dan sinergi bersama multisektor Halmahera Selatan dapat menurunkan angka stunting secara bertahap yang signifikan pada tahun 2029,” jelasnya (**)
Bamz