oleh

Akademisi Nilai Perkembangan IPM, Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan di Halbar Masih di Level Baik

-Ekonomi-852 views

JAILOLO – Akademisi sekaligus Peneliti dan Pengamat Police And Budgeting Public Maluku Utara, Suwito mengaku, kemiskinan, IPM dan Rasio Gini masih dalam kondisi baik.

Menurut Suwito, hal itu bisa dilihat dari aspek tingkat kemiskinan, harus diakui bahwa, pada tahun 2016-2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dibeberapa Kabupaten /Kota se-Provinsi Maluku Utara. Presentasi kenaikan kemiskinan periode 2016-2017 ini, urutan pertama adalah Ternate naik 8,6 persen, dengan tingkat kedalaman atau keparahan (0,26/0,05), Tidore Kepulauan naik 5,2 persen dengan tingkat kedalaman atau keparahan (0,82/0,14), Halteng naik 4,5 persen dengan tingkat kedalaman atau keparahan (1,81/0,34), Halut Naik 3% dengan tingkat kedalaman atau Keparahan (0,45/0,08) , Morotai Naik 2% dengan tingkat kedalaman / Keparahan (0,94/0,24), Haltim Naik 1% dengan tingkat kedalaman / Keparahan (2,95/0,88) , Halbar Naik 0,6% dengan tingkat kedalaman / Keparahan (1,33/0,33) , Sementara Kepulauan Sula tidak ada Kenaikan dan Pulau Taliabu terjadi Penurunan Angka Kemiskinan 0,5% . Dari data ini menunjukan bahwa Kenaikan Kemiskinan tertinggi dari baseline terdapat di Kota Ternate. Untuk tahun 2017-2018 diseluh kab / kota di Maluku Utara terjadi pergerakan kemiskinan staknan (BPS Maluku Utara) .

Selain itu jika dilihat dari aspek Indeks Pembangunan Manusia terlihat bahwa pada tahun 2016-2017 IPM tertinggi terdapat di Kota Ternate (78,18 naik 0,8%), diikuti oleh Kota Tidore Kepulauan (69,25 naik 1,2%), Halut (66,52 naik 0,75%), Haltim (65,77 naik 1,3%), Halbar (64,19 naik 0,5%), Halteng (63,89 naik 1,3%), Halsel (62,64 naik 0,7%), Kepsul (62,04 naik 1,2%), Morotai (60,71 naik 1,4%), Pulau Taliabu (59,03 naik 0,6%) (BPS Maluku Utara) .

Dari sisi perkembangan rasio gini terlihat bahwa pada tahun 2016-2017 pertumbuhan rasio gini Halbar berada pada urutan ketiga dengan angka pertumbuhan sebesar 7,8%, sementara urutan pertama dan kedua ditempati oleh Pulau Taliabu dan Halut dengan angka pertumbuhan masing-masing sebesar 10,9% dan 8,5% sementara di kabupaten dan kota lainnya mengalami perlambatan/penurunan rasio gini.

Kemudian pada tahun  2017 -2018 Kabupaten Halmahera Barat mengalami pelambatan sebesar 1,7% dalam trend pelambatan ini Halbar berada diurutan kelima . Sementara pelambatan/penurunan terbesar rasio gini terdapat di Halut sebesar 42,1 %, diikuti Kota Tidore Kepulauan sebesar 35,6%, Halteng sebesar 21,9 %, Kepulauan Sula sebesar 16,34% dan pulau taliabu berada diurutan keenam dengan angka pelambatan sebesar 1,2%. Sementara ditahun 2017-2018 daerah yang mengalami pertumbuhan adalah Haltim , Ternate, Morotai dan Halsel (BPS Maluku Utara)

”Berdasarkan data-data di atas, menurut saya perkembangan kondisi kemiskinan, perkembangan IPM dan Rasio Gini yang dimiliki Halmahera Barat cukup baik,”jelas Suwito.

Suwito yang juga putra Halmahera Barat ini mengaku, jika di lihat dari angka kemiskinan masih terdapat 7 daerah di Maluku Utara yang peningkatan kemiskinannya lebih tinggi, dibandingkan dengan Halmahera Barat. Begitu juga pada aspek IPM, posisi Halbar berada diurutan kelima paling baik  dan untuk posisi Rasio Gini Halbar pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan diurutan ketiga dan pada tahun 2018, Halbar mengalami perlambatan diurutan ke lima.

”Namun demikian pelambatan rasio gini pada tahun 2018 masih terlalu kecil di bandingkan dengan pertumbuhan rasio gini tahun 2018. Saving rasio gini yang di miliki Halbar periode 2016-2018 masih sekitar 6,1% tumbuh. Ini artinya dari aspek IPM Halbar masih cukup baik atau sebenarnya masih ada lima daerah lagi di Maluku Utara yang IPM nya lebih rendah daripada Halbar, begitu juga dari aspek rasio gini,”katanya.

Ditanya terkait pernyataan beberapa pihak yang menyatakan bahwa keberadaan APBD tidak efektif, untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemiskinan serta keberadaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat di bubarkan pun tidak ada pengaruhnya dengan keadaan ekonomi dan kemiskinan di Halbar, menurut Suwito, pernyataan seperti itu merupakan pernyataan yang tidak memiliki dasar dan cenderung hanya beropini,”jelasnya.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *