oleh

BAPPOR Ancam Lapor Kajati Malut ke Kejagung

“Terkait Penyeluran Dana CSR PT. Harita Group”

TERNATE – Barisan Pemuda Pelopor (BAPPOR) Pulau Obi, mengancam akan melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) Ida Bagus Nyoman Wismantanu, ke kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Ini disampaikan langsung Koordinator Barisan Pemuda Pelopor (BAPPOR) Pulau Obi Muhammad Risman.

Risman mengatakan pernyataan pihak Kejati Malut di media yang mengatakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Harita group telah di salurkan dengan baik, sesuai hasil penyidikan, bahkan juga ditemukan ada orang per-orang menerima dana CSR kemudian di salah gunakan.

“ Jika begitu, Maka kami meminta Kejati Malut untuk buka siapa orang per orang yang dimaksudkan, jangan disembunyikan ke publik, terutama kami sebagai warga Pulau Obi,” kata Risman kepada wartawan, Jumat (07/12/18).

Ia menganggap, penghentian kasus penyelidikan dana CSR PT. Harita Group perusahaan tambang nikel di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di Kejati Malut menimbulkan masalah yang besar.

Bahkan beberapa kali Dia dan pihak BAPPOR ke kantor Kejati Malut dengan maksud mengkonfirmasikan pernyataan tersebut, namun hal itu tidak di tanggapi dengan baik oleh Kejati Malut.

“ Berapa kali ke kantor, hanya saja tidak dapat bertemu dengan Kepala Kejati atau bagian apa yang memiliki kewenangan menjawab tuntutan kami. Padahal kan, kami ingin mempertanyakan sebenarnya maksud Kejati menyampaikan pernyataan itu apa?. Ini masalah baru, Pak kejati harus meluruskan orang per orang menerima dana CSR PT. Harita Group itu yang mana,? jangan diam,” kecam Risman.

Baca Juga:  Giat Rutin Polsek KP3 Ahmad Yani Temukan Dua Kardus Miras

Pihak BAPPOR berharap lembaga penegak hukum seperti Kejati Malut dapat menjadi mitra masyarakat untuk mencari keadilan, bukan seperti terkesan menghindari masyarakat.

Lanjut Risman, jika masalah ini terus dibiarkan dan tidak ditanggapi sebelum masuk Januari 2019 maka pihaknya mengancam akan menyampaikan kepada publik dan melaporkan kepada Kejagung bahwa Kepala Kejati Maluku Utara diduga menjadi pemain dalam kasus ini.

“ Jika laporan kami ini masuk di Kejagung RI, maka Kajagung tentu dapat memberikan sanksi kepada Kajati Maluku Utara karena terindikasi menimbulkan polemik dan opini publik terhadap masyarakat Obi dengan statement dana tersebut telah diterima oleh oknum orang per orang namun penggunaannya tidak jelas,” tegas Risman

(Man)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *