oleh

Tidak Punya Data, Hendra Dinilai Buat Pernyataan ‘Ngaur’

Sekda Hamahera Barat. Syahril Abdurajak

JAILOLO – Pernyataan Hendra Karianga dinilai bernuansa politis dan terkesan tendensius. Pasalnya, Hendra yang berlatar belakang sebagai Politisi dan seorang pengacara sekaligus Akademisi mengeluarkan pernyataan tidak disertai data yang akurat, sehingga terkesan ngaur.

“Pernyataan Hendra Karianga yang menuduh hutang bawaan Pemkab Halbar 2018-2019 kepada pihak ke tiga ada indikasi korupsi sarat penggiringan opini,”ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abdulrajak kepada sejumlah Media, Kamis (7/12/18).

Mantan Kadis Keuangan Pemkab Halbar itu, menegaskan, Hendra yang berlatar belakang akademisi seyogyanya harus memiliki data akurat terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) sebelum melontarkan pernyataan.

“Sebagai akademisi, Hendra harus punya data sebelum berkomentar, sehingga komentarnya tidak bias dan mendasar, bukan sebaliknya, seorang Hendra harus digiring ke hal-hal yang sifatnya Hoax,”tegasnya.

Syahril menjelaskan, Pemkab Halbar dalam melaksanakan ketentuan anggaran tetap bersandar pada norma serta rambu pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diisyaratkan pemerintah, buktinya dalam pengelolaan keuangan Pemkab Halbar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Pada prinsipnya Pemkab Halbar dalam pengelolaan keuangan Daerah tetap memegang prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Goverment, sehingga apa yang di tuduhkan pak hendra itu tidak benar,”jelasnya.

Terkait utang bawaan Pemkab 2018-2019, Sekkab menilai, itu hal yang wajar saja dalam beranggaran, karena pada saat penyusunan APBD di tahun berjalan masih dalam bentuk asumsi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah pasti akan ada stagnasi dalam realisasi pembiayaan pada item kegiatan tertentu, sehingga dimasukkan dalam pos utang di tahun berikutnya.

Selain itu lanjut Dia, adanya utang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana ketentuan KSAP tersebut jelas mengisyaratkan adanya kewajiban pemerintah daerah melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga (Account Payable) ketika pekerjaan yang di laksanakan telah selesai.

“Bagaimana pak Hendra bilang utang itu ada indikasi korupsi sementara pembayarannya saja belum di lakukan oleh pemerintah Daerah,” tandas orang nomor tiga di Pemkab Halbar ini.

Oleh karena itu Syahril berharap, agar masyarakaat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu memiliki nilai kebenaran, informasi yang hanya bersifat asumsi atau dugaan. Sebab setiap langkah yang di lakukan oleh Pemkab adalah untuk kepentingan pembangunan masyarakat Halmahera Barat.

“Sangat di sayangkan pernyataan yang di lontarkan seperti itu, orang bisa menilai ini adalah upaya penggiringan opini ke masyarakat yang bisa berdampak kurang baik bagi Pemkab Halbar.” tutup Syahril.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *