oleh

Penyidik Terus Kembangkan Kasus Jembatan Jano-Kedi

-Hukrim-1.875 views

Kontraktor dan Kadis Nakertrans Diperiksa

Kasipenkum Kejati Malut, Apris R. Ligua

TERNATE – Diam-diam penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut serius melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Jano-Kedi Kecamatan Loloda yang diduga melibatkan Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando.

Keseriusan penyidik Kejati dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Jano-Kedi itu, baru baru ini penyidik melakukan pemeriksan saksi diantaranya, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Halbar Rahel Rainwarin dan Kontraktor pekerjaan jembatan Jano-Kedi Edo. Pemeriksaan Edo sendiri dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Kota Ternate. Edo sendiri di tahan di rutan, karena kasus dugaan pembangunan talud di Desa Baja Kecamatan Loloda.

“Edo kita sudah periksa di Rutan pada Kamis (07/2/) lalu, karena Edo juga merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan Jano-Kedi,”ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Apris R. Ligua kepada sejumlah awak media, Senin (11/2/2018).

Ia menambahkan, selain Edo, penyidik juga telah melakukan empat orang saksi diantaranya, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakrtrans) Halbar Rahel Rainwarin, sementara saksi lainnya tidak menghadiri panggilan, sehingga penyidik berharap saksi yang belum memenuhi panggilan segera hadir, agar proses penyidikan cepat selesai.

“Sampai sejauh ini sudah empat orang yang kita periksa, beberapa orang yang kita panggil belum hadir, ya kami himbau agar mereka yang sudah terima panggilan kiranya bisa penuhi panggilan,”harapnya.

Sekedar diketahui, dugaan keterlibatan Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando dalam kasus tersebut lantaran Wakil Bupati saat itu selaku Pejabat Pengguna Anggaran (KPA).  Proyek yang bersumber dari APBN Tahun 2010 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Kabupaten Halmahera Barat terkuak setelah pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melakukan audit terkait pembayaran PT Tugu Utama Sejati atas pekerjaan jembatan Kedi Loloda, diduga fiktif senilai Rp 1,3 miliar. Dalam audit tersebut terdapat juga kelebihan biaya langsung non personil atau penggunaan tanpa prestasi kerja atas kegiatan pembagunan jembatan UPTD Jano Kedi Loloda sebesar Rp 26 juta. Sanksi ganti rugi sebesar Rp 87 juta dari PT Tugu Utama Sejati, merupakan pembayaran tanpa prestasi atau pekerjaan fisik tidak dilaksanakan  dan kelebihan pembayaran dari PT Karya  Wijaya sebesar Rp 86 juta.

Begitu pula pembayaran tanpa prestasi dari CV Mandiri Jaya sebesar Rp 45 juta. Pekerjaan supervisi  CV Kreasi Karya Konsultan senilai Rp 94 juta dan pungutan ke perusahaan tersebut sebesar Rp 22 juta.

(hk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *