oleh

Bupati Bekasi Tutup Mulut Soal Proyek Meikarta

-Nasional-226 views
Proyek Meikarta (ost)

Bandung – Eka Supria Atmaja (Wakil Bupati Bekasi) dilantik sebagai bupati definitif untuk sisa masa jabatan 2017-2022, di Gedung Sate, Rabu (12/6), menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang diberhentikan karena menjadi terpidana kasus korupsi perizinan proyek Meikarta di Bekasi.

Usai pelantikan, Eka menjawab beberapa pertanyaan sejumlah wartawan seputar integritas pada struktural Pemerintah Kabupaten Bekasi selama kepemimpinannya. Menurutnya, ASN akan dibuatkan pakta integritas juga memberikan reward dan punishment.

Ketika awak media mempertanyakan kelanjutan proyek Meikarta yang sedang tersandung kasus korupsi tersebut, Eka diam tak bergeming. Beberapa orang di sekitar Eka meminta agar awak media menyudahi wawancara hingga Eka berlalu meninggalkan ruang pelantikan tanpa mengucapkan sepatah katapun.

Terkait dengan proyek Meikarta yang dipertanyakan oleh awak media tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan sebelum mengambil langkah berikutnya.

“Saya akan minta ke KPK status persidangannya sudah seratus persen atau belum. Kalau belum, saya tidak mau bergerak untuk merumuskan masalah-masalah lanjutannya,” kata Ridwan Kamil.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung telah menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin setelah terbukti menerima suap dari proyek Meikarta.

Empat pejabat Pemkab Bekasi lain yang divonis 4,5 tahun penjara adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati.

Selain itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Maju Banjarnahor, dan Neneng Rahmi Nurlaili yang menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Uang suap yang diterima Neneng dan empat anak buahnya itu, diyakini berasal dari Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sihotang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi yang saat ini sedang menjalani masa hukuman.

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan keterlibatan pihak lain terkait proses perizinan proyek Meikarta tersebut. (nt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *