oleh

Camat dan Kades Diperintahkan Turun Ke Desa Memastikan Tanda Batas Lahan Warga

JAILOLO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Utara (Malut) memberikan jatah sertifikat gratis untuk warga Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sebanyak 9000 bidang.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Malut M. Syahril saat menghadiri acara Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasang Tanda Batas (Gema Patas) Bidang Tanah di Halbar, tepatnya di rumah adat Desa Porniti, Senin (3/12/18) menyatakan, tahun 2018 Halbar dapat jatah sertifikat gratis 6.000 bidang, namun ditahun 2019 mendatang mengalami peningkatan,  sehingga menjadi 9000 bidang.

Namun dalam proses pemberian sertifikat gratis ditemui sejumlah masalah seperti tanda batas atau patok lahan. Olehnya itu, sesuai arahan Menteri Agraria, BPN bekerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk memasang tanda batas tanah, baik perumahan, kebun, instansi pemerintah,  swasta maupun masyarakat umum.

“Mengapa menteri memerintahkan kita harus memasang tanda batas, karena sengketa batas paling banyak di kementerian kami, selain itu, sengketa waris dan sengketa kepemilikan, sehingga kami berharap Bupati dapat menginstruksikan camat dan kades agar memerintahkan masyarakatnya untuk memasang tanda batas,”harapnya.

Ia menambahkan, saat tim dari BPN melakukan pengukuran dan ditemukan ada tanda batas yang belum dipasang, maka tim tidak bisa melakukan pengukuran, karena pengukuran bisa dilakukan jika pemilik lahan sudah memasang tanda batas.

“Kalau tanda batas sudah dipasang, barulah BPN melakukan pengukuran. Lambatnya BPN melakukan pengukuran karena tanda batas di lapangan tidak ada,”tegasnya.

Sementara Bupati Danny Missy menegaskan, dirinya telah membuat instruksi secara tertulis kepada Camat dan Kepala Desa (Kades), agar segera menginstruksikan kepada warganya di masing masing wilayah untuk segera memasang patok di lamannya masing masing, karena Danny sendiri berkeinginan agar 9000 bidang sertifikat bisa tuntas di 2019, sehingga di tahun 2020 Halbar bisa dapat tambahan lagi.

“Kalau sampai saya dengar keluhan dari BPN bahwa ada Desa yang belum memasang patok lahan, maka bukan kades yang saya panggil tapi Camat yang saya evaluasi. Saya tidak buat instruksi ke dua kali, jadi Camat dan Kades jangan tinggal diam, segera turun ke desa-desa memastikan setiap hari berapa patok yang sudah dipasang oleh warga,”tegasnya.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *