oleh

Dade: Ada Dugaan Money Laundry Anggaran Rumah Adat

-Hukrim-3.078 views

Kejari Lakukan Pulbaket

Abdul Kader Bubu

BACAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel) mulai lakukan Pengumpulan Barang Bukti (Pulbaket) kasus dugaan anggaran siluman di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim-LH).

Dugaan anggaran siluman Rp. 1,7 miliar yang melekat di Disperkim-LH tahun 2017-2018 itu, untuk pembangunan 14 rumah adat diareal wisata pohon karet Halsel, namun hingga saat ini anggaran sebesar itu tidak tau dikemanakan, sehingga diduga siluman.

“Dalam waktu dekat kita akan lakukan Pulbaket dugaan korupsi anggaran rumah adat,”singkat Kepala Kajari Labuha, Christian Carel Ratuanik, dikonfirmasi Kamis (28/3/19)

Sementara  Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Abdul Kader Bubu menyatakan, anggaran pembangunan rumah adat yang telah dianggarkan tahun 2017, kemudian kembali dianggarkan di tahun 2018 itu patut dicurigai. Pasalnya, pembangunan rumah adat yang dibebankan ke sejumlah SKPD, dan dikerjakan secara keroyokan, telah selesai di tahun 2018. Karena itu, dirinya juga ikut mempertanyakan, peruntukan anggaran rumah adat yang dialokasikan, dalam batang tubuh APBD, 2018.

“Kan proyeknya sudah selesai 2017 lalu, pertanyaannya, kenapa dianggarkan lagi di tahun 2018. Ini patut dicurigai. Lalu anggaran di 2018 itu digunakan untuk apa,”akunya dengan nada tanya.

Dade bahkan menduga, adanya upaya Money Laundry atau pencucian uang yang dilakukan Pemkab Halsel. Dugaan  dari pernyataan Dade ini bukan tanpa alasan, karena sesuai pengakuan bendahara Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Dieperkim-LH), Lukman Lugia, melalui media, bahwa hingga saat ini, tidak ada pencairan dari anggaran pembangunan rumah adat, tahun anggaran 2018.

“Ini berarti ada modus. Kalau sudah dianggarkan dalam APBD, berarti uangnya ada tapi disimpan. Simpannya pasti di Bank. Bisa jadi, bunganya saja yang diambil. Kalau demikian, berarti ada indikasi money laundry,”cetusnya.

Dade menyerankan agar Aparat Penegak Hukum (APK) segera ambil sikap, sehingga bisa ditelusuri anggaran tersebut digunakan untuk apa.”Kasus tersebut harus ditelusuri,”tegas praktisi Hukum Unkhair ini.

(bz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *