oleh

Diduga 27 IUP Abal-Abal, DPD LAKI Desak KPK Segera Tangkap Abdul Gani Kasuba

Jakarta – Sekrataris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi  (LAKI) Maluku Utara (Malut) Mudafar H. Din, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Gubernur Malut KH.Ust Abdul Gani Kasubah Lc, yang juga sebagai Calon Gubernur petahana itu, karena diduga kuat mengeluarkan 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) fiktif pada 2016 lalu.

Sekrataris DPD LAKI Mudafar kepada awak media mengatakan, pada 2016 Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada telah menerbitkan 27 Izin Usaha Pertambangan atau IUP tanpa prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang, 27 IUP yang di keluarkan tersebut dilihat berdasarkan Daftar SK Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

“Puluhan izin usaha pertambangan di daratan wilayah Halmahera ini dikeluarkan secara diam-diam oleh pemerintah provinsi melalui Gubernur Abdul Gani Kasuba, dan 27 IUP ini sejumlah OKP dan LSM bahkan komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara pun sudah melaporkan ke KPK. Namun sampai saat ini KPK belum menunjukan taringnya untuk dapat mengadili Gubernur Malut tersebut,” kata Mudafar saat ditemui di Sekretariat LAKI, Sabtu (20/10).

Mudafar menjelaskan, 27 IUP yang diterbitkan itu hanya satu yang sah dan sisanya tidak sesuai ketentuan Undang-Undang, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Baca Juga:  Pemred Focus Malut Resmi Lepas Masa Lajang di HUT RI ke-74

Lanjut Mudafar, terkait dari 27 IUP yang ditemukan bermasalah, empat di antaranya dikeluarkan kepada PT Halmahera Jaya Mining Nomor: 198.5/KPTS/MU/2016 tentang IUP peningkatan operasi produksi, PT Budhi Jaya Mineral Nomor: 315.1/KPTS/MU/2016 tentang IUP Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, untuk CV Orion Jaya Nomor 303.1/KPTS/MU/2016 tentang persetujuan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi, dan PT Kieraha Tambang Sentosa Nomor 282.1/KPTS/MU/2016 tentang peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi logam emas dengan luas areal 8.244 hektare. (I.M)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *