oleh

Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Halsel Mencuat

-Hukrim-1.689 views

Anggaran Pembangunan Gedung Rektorat STP Labuha Jadi Temuan BPK

STP Labuha

BACAN – Belum hilang dari ingatan soal kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan rumah adat di kawasan wisata hutan karet. Kini muncul lagi kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan kantor Rektorat Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha yang dianggarkan melalui APBD 2016 sebesar Rp 4 miliar.

Sesuai data yang diterima wartawan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakil Maluku Utara (Malut), dari Laporan Hasil Pemeriksa (LHP)  BPK Malut tahun 2017 Nomor : 15.A/LHP/XIX.TER/5/2017, Tanggal : 22 Mei 2017, dalam resumenya dijelaskan secara detail di poin ketiga bahwa pembangunan gedung rektorat itu terjadi kesalahan penganggaran atas belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga berupa pembangunan Gedung Rektorat STP Labuha senilai Rp 4.423.298.000,00 yang dianggarkan pada Belanja Modal di Dinas Pendidikan.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung rektorat STP senilai Rp 53.093.243,29 pada Dinas Pendidikan. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT CPLT berdasarkan surat perjanjian/kontrak Nomor 420/1656/2016 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp 4.423.298.000,00.

Pekerjaan telah diserahterimakan melalui Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan/Penyerahan Pekerjaan (PHO) Nomor 420/5600/2016 Tanggal 30 Desember 2016 dan telah dibayar 100% pada tahun 2016 dengan uang muka dan tiga kali termin pembayaran.

Dari hasil permintaan keterangan dengan pihak PPK Dinas Pendidikan diketahui bahwa pihaknya tidak melakukan pengecekan terhadap rincian item pekerjaan yang termuat dalam dokumen back up data quantity yang diajukan oleh rekanan sebagai dasar pembayaran pekerjaan. PPK juga mengakui terdapat item pekerjaan beton sloof yang kurang volume.

Baca Juga:  Ditahan Dua Pelaku Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Atas permasalahan di atas, Direktur PT. CPLT mengakui terdapat kesalahan dalam perhitungan beberapa item pekerjaan dalam back up data quantity yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel, Christian Carel Ratuanik ketika dikonfirmasi, Jumat (5/4/19) mengatakan, pihaknya akan melakukan Pengumpulan Bukti dan Bahan Keterangan (Pulbaket), tujuan dilakukan Pulbaket untuk mengetahui unsur tindak pidana pembangunan gedung Rektor Kampus STP Labuha yang dianggarkan Rp 4 miliar yang melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Halsel.

“Dalam waktu dekat kami akan lakukan permintaan keterangan kepada pihak pihak terkait, untuk mengetahui dugaan korupsi anggaran pembangunan gedung rektorat Kampus STP Labuha,”tegasnya.

(bz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *