oleh

Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 1,2 Miliar di Pemda Halbar

-Hukrim-1.746 views
Ilustrasi perjalanan Dinas

TERNATE Gemuknya alokasi anggaran perjalanan dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Halmahera Barat senilai Rp61.820.441.761,00 pada tahun anggaran 2018, diduga ada praktek korupsi dan kolusi dalam penyerapan dan pertanggungjawaban

Wakil Direktur Aliansi Anti Korupsi (ANSI) Maluku Utara, Bahrun Mustafa dalam keterangannya,Senin (21/10/19) tadi menyebutkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara tahun 2019, menemukan adanya biaya perjalanan Dinas luar daerah dan dalam daerah dibeberpa OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1,25 miliar sepanjang 2018.

Temuan BPK ini, kata Bahrun, terkait bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dibeberapa OPD tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp1.2 miliyar lebih.  Dari total temuan Rp 1,2 miliyar dapat dihitung dari pertanggungjawaban yang tidak didukung dengan bukti seperti tiket, boarding pass, bill hotel dan lain lain senilai Rp 928 juta lebih ditambah dengan dokumen pertangungjawaban selisi bukti dengan nilai realisasi sebesar Rp 325 juta sekian.

“Nah, kalau dari total Rp 928 juta ditambah dengan Rp 325 juta ini, totalnya Rp 1,2 miliyar sekian. Ini jelas ada indikasi KKN didalamnya,” kata Bahrun

Menurut Dia, Rincian laporan dokumen tersebut, sangat kuat mengambarkan terjadinya korupsi dalam pengunaan anggaran perjalanan dinas di beberapa OPD Pemda Halbar.

Tak hanya itu,dia menegaskan hasil audit yang dilakukan oleh BPK merupakan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, mulai dari Kementrian, Pemda maupun lembaga negara lainnya.

“Jika pihak Kepolisan maupun Kejaksaan mendalami temuan ini, jelas akan ditemukan indikasi korupsi disana,” tegas Wakil Direktur Bidang Korupsi ini.

Sementara Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Julius Marau ketika dikonfirmasi wartawan focusmalut, tidak memberikan keterangan banyak terkait temuan 1,2 miliyar ini.

“Nanti besok (Selasa- red) saya lihat datanya Ya” singkatnya

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018 Pemda Halbar merealisasikan belanja perjalanan Dinas pada LRA senilai Rp 53 miliyar sekian, dari anggaran senilai Rp 61 miliyar. Dalam pemeriksaan BPK 2019, ditemukan banyak ketidakpatuhan OPD dalam merealisasikan anggaran perjalanan Dinas salah satunya Rp 1, 2 miliyar ini.

BPK bahkan telah meminta kepada setiap OPD agar segera melengkapi bukti bukti tersebut, namun hingga akhir pemeriksaan lapangan, OPD terkait belum menyampaikan kekurangan bukti tersebut ke BPK. Sehingga BPK mengganggap pembayaran perjalanan dinas tidak dapat diyakini karena pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. BPK juga memerintahkan Inspektorat Halbar untuk melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang belum lengkap itu.

(tim/Bz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *