oleh

Gagas Peningkatan Ekonomi Lewat AZIK, Reformer Nuryadin Libatkan Wartawan

Penyerahan Tematik oleh Reformer Nuryadin Rachman kepada Wartawan Pelita, Bung Acim

 

TERNATE  Setelah mengikuti Diklat PIM II angkatan XXII tematik Parawisata di BPSDM Provinsi Bali tahun 2018, reformer Nuryadin Rachman bakal menerapkan inovasi berbasis Akselesari Zona IKM Pariwisata (AZIK), gagasan peningatan ekonomi ini juga melibatkan Wartawan Pers liputan Kota Ternate (Pelita) dalam pembahasan proyek perubahan diklat PIM II itu.

Sebelumnya, reformer Nuryadin Rachman juga telah mempresentasikan proyek perubahan dengan Judul “Ternate Akselerasi Zona IKM Pariwisata” atau Ternate AZIK di Kantor Disperindag Kota Ternate. Dimana, Presentasi itu diikuti oleh seluruh pegawai di Disperindag, mentor yang juga Sekretaris Kota Ternate M Tauhid Soleman, serta coach Dr I Made Partha Kusuma yang merupakan pembimbing Nuryadin Rachman dalam Focus Group Discussion (FGD) berapa waktu lalu.

Reformer Nuryadin Rachman, kepada wartawan menyampaikan bahwa dalam perubahan diklat tersebut, ada tiga titik pintu masuk yang menjadi fokus diantaranya, Bandara, Pariwisata dan Pasar Rempah.

“Dalam zona IKM bakal difokuskan pada tiga titik, Bandara,Pasar Rempah dan Pariwisata, namun kemungkinan besar bakal ditambahkan lagi yaitu, Pelabuhan Ahmad Yani dan pelabuhan Feri Bastiong sebagi titik pintu masuk penyebrangan,”ungkap Nuryadin dalam diskusi perubahan bersama wartawan Pers Liputan Kota (Pelita) di Caffe Bistro 98 Pada Minggu (7/10/2018).

Reformer Nuryadin bersama wartawan Pelita, selepas diskusi pengembangan Azik

Dalam mempresentasikan  judul proyek perubahan itu, reformer Nuryadin Rachman yang juga Kadis Perindag ini, menyampaikan judul Ternate AZIK yang digagas itu karena selama ini, fokus utama area perubahan disebabkan belum adanya kebijakan untuk mempercepat pengembangan zona industri kecil dan menengah berbasis kearifan lokal. Padahal kata Nuryadin, sebagaimana ketentuan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 85 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Ternate, mempunyai kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

” Pertama adalah tanggungjawab Disperindag dalam perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan, pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan, serta koordinasi pengendalian dan pengawasan juga evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan, selain tugas juga pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas,”  kata Nuryadin.

Sekedar diketahui, guna peningkatan ekonomi, Nuryadin juga kedepannya menargetkan pembentukan sentra-sentra industry guna kemandirian, juga meningkatkan sinergitas antara supplier dan produsen, serta kerjasama antar pelaku usaha industri atau mitra industri dan upaya promosi yang efektif, juga sinergitas instansi teknis yang lebih optimal dalam mendorong IKM,”pungkasnya.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *