oleh

Harun Tantang DPRD Untuk Berikan Sanksi Kepada Wabup Halbar

Wakil Bupati Halmahera Barat

JAILOLO – Sebagai bentuk protes sanksi yang akan diberikan kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Forum Solidaritas ASN lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyampaikan protes melalui surat terbuka.

Koordinator Solidaritas ASN Harun Hi. Bahrudin yang dikonfirmasi terkait surat terbuka ASN yang disampaikan ke DPRD Halbar dan beredar di kantor bupati, Rabu (28/11) menyatakan, surat terbuka yang disampaikan merupakan bentuk protes atas ketidakadilan dalam penegakan aturan terhadap larangan dan Sanksi terhadap ASN, karena larang dan Sanksi harusnya bukan saja diberikan kepada ASN tapi kepada pimpinan maupun Kepala daerah juga harus menerima Sanksi, karena sanksi bukan saja untuk ASN yang malas berkantor.

“Saya seorang ASN yang mencintai keadilan dan menjunjung tinggi kebenaran serta melatakan aturan dan perundang-undangan maupun menerima konsekwensi dari aturan sebagaimana dimaksud dalam  menjalankan  tugas dan tanggungjawab ASN sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat di daerah ini,”ungkapnya.

Ia menambahkan, berbagai macam regulasi tentang penegakan disiplin ASN, telah diatur dalam Undang-undang nomor  5 Tahun  2014  tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin ASN.

Diketahui bersama bahwa tujuan lahirnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah untuk menciptakan kesamaan, yaitu perlakuan penegakan disiplin yang sama atau setara didepan undang-undang atau peraturan itu sendiri, tanpa ada diskriminasi, tanpa membedakan atasan dan bawahan, miskin atau kaya, sekutu politik atau lawan, semuanya mempunyai kedudukan yang sama didepan konstitusi.

“Bila UU memberikan kesamaan di depan hukum tanpa diskriminasi dalam pemberlakuan penegakan disiplin maupun larangan bagi aparat pemerintah dan Negara, maka patut mempertanyakan  bagaimana sanski dan teguran yang sama  diberikan juga kepada Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, sebagai pejabat Negara,”cetusnya

Harun menegaskan, jika sejumlah ASN dinilai melanggar UU tentang ASN dan PP 53 tahun 2014 tentang penegakan disiplin ASN,  maka  Wakil Bupati Halbar dalam menjalankan tugasnya, secara terang-terangan juga telah melanggar Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal, 76 huruf j dan pasal 77 ayat 3.

Dimana harus diberikan teguran dan sanksi, karena selama  kurang waktu lebih 1 Tahun, wakil Bupati jarang  masuk kantor dan meninggalkan wilayah kerja tanpa alasan yang jelas.

“Untuk itu, pihaknya mendesak  kepada lembaga DPRD dengan kewenagannya sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2014,  untuk  konsisten dalam mengawal konstitusi terkait larangan dan sanksi wakil kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

“Saya tantang DPRD untuk memberikan sanksi kepada Wakil Bupati, karena kami ASN juga siap menerima sanksi yang akan diberikan,”tegasnya.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *