oleh

JATAM Meminta KPK Perkuat Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

-Nasional-184 views

Jakarta – Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pemberantasan korupsi di sektor tata kelola sumber daya alam (SDA), khususnya pertambangan.

Selama ini, kata Melky, KPK cenderung fokus pada dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan korporasi.

“Problemnya selama ini, pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang salah satunya diinisiasi KPK itu basisnya masih administratif, terkait dengan CnC (sertifikasi clean and clear) misalnya,” kata Melky dalam diskusi bertajuk Korupsi Sektor Tambang dan Nasib Ruang Hidup Warga, di Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut Melky, KPK harus lebih gencar menelusuri dugaan praktik korupsi di sektor SDA yang dilakukan korporasi, oknum penegak hukum, hingga pengambil kebijakan di level pemerintah provinsi dan pusat.

Ia mengatakan, KPK bisa mengandalkan laporan-laporan dugaan korupsi di sektor SDA yang sudah disampaikan oleh masyarakat sipil di daerah.

“Karena bagi kami, kalau misalkan KPK hanya fokus ke administratif saja, untuk konteks pencegahan misalnya, bagi kami ini tidak cukup. Karena problem kita hari ini, hukum itu pun selalu saja dikangkangi,” kata Melky.

“Salah satu buktinya apa yang terjadi di Pulau Bangka yang notabene izin sudah dicabut. Tapi ternyata kemudian perusahaan masih ngotot ke kementerian untuk bisa berjalan. Dan ini fakta di lapangan yang kita temukan,” ujar dia.

Baca Juga:  GERAK Malut Kembali Desak KPK Tangkap Mafia 27 IUP 'Abal-Abal'

Melky mengatakan, KPK merupakan satu-satunya lembaga yang masih bisa diharapkan publik untuk pemberantasan korupsi di sektor SDA.

Sementara, kepolisian dan kejaksaan dinilainya saat ini cenderung tak bisa diharapkan.

“KPK punya wewenang yang cukup besar. Hanya kemudian dimaanfaatkan kewenangannya ini untuk kemudian fokus memberantas korupsi bidang SDA terhadap korporasi dan terutama para pejabat publik, baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat,” ujar Melky. (kmps/*).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *