oleh

Kejati Mulai Telusuri Keterlibatan Wabup Halbar

-Hukrim-4.043 views

Penyidik Minta Hasil Audit di Kemenaker

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut mulai menelusuri keterlibatan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) Ahmad Zakir Mando dalam kasus dugaan korupsi anggaran Rp. 1,8 miliar untuk pembangunan jambatan  Jano – Kedi di Kecamatan Loloda.

Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penkum Kejati Malut Ikram M. Saleh saat di konfirmasi, Jumat (30/11/18) mengaku, Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik), terkait kasus pembangunan jembatan Jano – Kedi Kecamatan Loloda sudah mulai dilakukan.

“Iya Sprindik untuk kasus pembangunan jembatan Jano – Kedi sudah mulai proses penyelidikan,” akunya.

Ikram juga menjelaskan, proses penyelidikan yang saat ini sudah dilakukan itu, penyidik telah menyurat ke Inspektorat Jendral (Irjen) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas audit yang telah dikeluarkan oleh Irjen pada tahun 2012 silam.

“Surat ke Irjen Kementrian Nakertrans sudah kita sampaikan, sehingga masih menunggu balasan surat dari Irjen,” katanya.

Mantan Kasi Intel Kejari Ternate itu menegaskan, untuk pengumpulan data sudah dilakukan oleh penyidik untuk memastikan adanya indikasi korupsi dalam kasus tersebut, sehingga untuk proses pemeriksaan pihak pihak terkait dalam kasus tersebut, penyidik masih menunggu surat review hasil audit dari Irjen Kemenaker.

“Yang pasti kasus ini akan sampai pada proses pemeriksaan pihak-pihak terkait, jadi kita masih menunggu hasil review. Selanjtnya kami akan koordinasi di internal seperti apa proses lebih lanjut,” tegasnya.

Baca Juga:  Lima Warga Talo Laporkan Dugaan "Money Politik" Pemilu 2020 ke Bawaslu Taliabu

Untuk diketahui, dugaan keterlibatan Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando dalam kasus tersebut lantaran Wakil Bupati saat itu selaku Pejabat Pengguna Anggaran (KPA).  Proyek yang bersumber dari APBN Tahun 2012 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Kabupaten Halmahera Barat terkuak setelah pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melakukan audit terkait pembayaran PT. Tugu Utama Sejati atas pekerjaan jembatan Kedi Loloda, diduga fiktif senilai Rp 1,3 miliar.

Dalam audit tersebut terdapat juga kelebihan biaya langsung non personil atau penggunaan tanpa prestasi kerja atas kegiatan pembagunan jembatan UPTD Jano Kedi Loloda sebesar Rp 26 juta.

Sanksi ganti rugi sebesar Rp 87 juta dari PT Tugu Utama Sejati, merupakan pembayaran tanpa prestasi atau pekerjaan fisik tidak dilaksanakan  dan kelebihan pembayaran dari PT Karya  Wijaya sebesar Rp 86 juta.

Begitu pula pembayaran tanpa prestasi dari CV Mandiri Jaya sebesar Rp 45 juta. Pekerjaan supervisi  CV Kreasi Karya Konsultan senilai Rp 94 juta dan pungutan ke perusahaan tersebut sebesar Rp 22 juta.

(RD)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *