oleh

LP3 – NKRI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Halsel

-Daerah-2.442 views
Ilustrasi

JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI) meminta aparat hukum mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, senilai Rp 1,6 miliar yang dianggarkan melalui APBD 2017.

“Perjalanan dinas DPRD Halsel tahun 2017 yang diduga fiktif senilai Rp 1,6 Miliar, segera dibongkar,” kata Nurchalis Patty, Waket INT DPN LP3 NKRI, Jumat (29/03) di Jakarta.

Ia mengatakan, anggaran perjalanan dinas DPRD Halsel yang diduga fiktif tersebut, telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2018, karena dalam penggunaannya diduga menimbulkan kerugian negara di dalamnya.

Untuk itu, Ia berharap adanya dugaan perjalan dinas fiktif tersebut segera diusut oleh Kejaksaan Negeri Halsel, maupun Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi itu cukup besar.

“Buktikan bahwa memang negara ini konsisten dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberantas kasus dugaan korupsi, dengan mulai membongkar kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tersebut, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat hukum dinegara ini,” katanya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *