oleh

Tunjangan Pimpinan DPRD Sula Diduga Tidak Sesuai Ketentuan

-Daerah-1.650 views
Ilustrasi

SULA – Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) Kabupaten Kepulauan Sula diberikan tunjangan kesehatan pemberian fasilitas berupa rumah negara dan belanja rumah tangga yang dianggarkan dalam program dan tidak diberikan dalam bentuk uang.

Berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pengeluaran pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kepulauan Sula, bahwa telah merealisasikan belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD senilai Rp 700 juta bulan September – Desember, dimana untuk bulan September dan Oktober direalisasikan pada bulan November.

Ketika BPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD  Kabupaten Kepulauan Sula ditemukan permasalahan, Ketua DPRD dan Wakil Ketua 2 DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara tetapi diberikan belanja rumah tangga.

Hal ini dibuktikan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) Bendahara barang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan pemeriksaan fisik atas 3 rumah dinas untuk pimpinan DPRD diketahui bahwa dari 3 pimpinan DPRD hanya satu yang menggunakan rumah negara yaitu Wakil Ketua 1, sedangkan 2 pimpinan yang lain menempati rumah pribadinya. Bendahara barang menjelaskan bahwa untuk rumah Ketua dan Wakil Ketua 2 DPRD sudah lebih dari 2 tahun tidak ditempati.

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD diketahui bahwa mekanisme belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD adalah dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP), setelah Permintaan TUP yang diajukan ke BPKAD cair, uang belanja rumah tangga tersebut diberikan secara tunai ke masing-masing pimpinan DPRD.

Baca Juga:  Abhan Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Bawaslu Halsel

Selanjutnya, sebagai bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat sendiri nota bukti belanja. Hal tersebut terbukti dari hasil konfirmasi dengan pihak ketiga menunjukkan bahwa pihak ketiga tersebut tidak mengakui bukti kuitansi/nota belanja yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja.

Berdasarkan kondisi di atas, belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD senilai Rp 700 juta diduga tidak sesuai dengan ketentuan karena diberikan secara tunai dan dipertanggungjawaban dengan bukti yang tidak sah. Sehingga realisasi Belanja Barang dan Jasa yang disajikan dalam LRA tidak mencerminkan nilai belanja yang sebenarnya dan berindikasi merugikan daerah.

Redaksi sudah berusaha konfirmasi ke Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk dimintai keterangan. Hingga berita ini diturunkan tidak ada jawaban dari Sekwan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *