oleh

Pemda Halteng Tolak Permendagri Tentang Tapal Batas Halteng-Haltim

-Kabar Utama-1.416 views
Kabag Pemerintahan setda Halteng, Rahmat Safrani

WEDA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Tengah  rupanya tidak menerima keputusan Menteri Dalam negeri (Mendagri)  tentang penetapan tapal batas antara Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, penolakan ini menyusul keluarnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 84 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Mendagri, Tjahjo Kumolo. Surat dari Mendagri tentang wilayah tapal batas itu, dikeluarkan pada tanggal 26 september 2018 lalu dan baru di terima Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng pada bulan Febuari 2019 yang di serahkan oleh Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Kepala bagian (Kabag) Pemerintahan setda Halmahera Tengah, Rahmat Safrani kepada wartawan kamis,(14/3/2019), menegaskan masyarakat  Halmahera Tengah, menolak keputusan permendagri nomor 84 tahun 2018 tentang tapal batas wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng).

“ Masyarakat Halmahera Tengah menolak surat Permendagri tentang tapal batas yang dikeluarkan itu, bersama masyarakat, Para Camat, Kepala Desa, Badan permusyawaratan Desa,(BPD) menolak dengan menandatanggani pernyataan sikap,” tegas Kabag Pemerintahan saat diwawancarai pada acara Rakor di aula kantor Bupati.

Menurut Rahmat, Permendagri tentang wilayah tapal batas telah merampas hak wilayah masyarakat. Putusan tapal batas wilayah yang dikeluarkan melalui permendagri tidak berdasar pada undang undang pasal 1 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Halmahera tengah.

Putusan tapal batas wilayah yang di tentukan dengan permendagri kata Rahmat, telah mengambil wilayah daratan Halteng kurang lebih adalah 200 KM persegi di mulai Weda Timur hingga Patani Timur sebagian.

“Pemprov dan DPRD Malut juga menganak tirikan kabupaten Halteng sehingga sebagian wilayah daratan Halteng di ambil oleh kabupaten Haltim melalui putusan permendagri. Tadi, para Camat,Kades,BPD Se kabupaten Halteng mewakili masyarakat menolak keras atas keputusan Permendagri nomor 84 tahun 2018. Yang di keluarkan oleh menteri dalam negeri Tjahjo,” jelasnya.

(ilx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *