Ada Catatan Dari BPK RI perwakilan Malut
HALSEL – Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Maluku Utara untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian gemilang yang ke 11 kalinya yang diterima Pemda Halsel, sekaligus mempertahankan predikat tertinggi dalam laporan keuangan. Namun begitu, BPK mencatat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Muchsin usai menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 menyebut, bahwa raihan WTP juga meninggalkan dua catatan penting dari BPK Malut untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Daerah.
“Rekomendasi itu diantaranya perjalanan dinas yang masih belum sesuai di dua OPD dan kekurangan volume pada belanja modal jaringan irigasi dan jalan irigasi, catatan itu yang akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Halsel,” kata Wabup Helmi kepada wartawan usai menerima penghargaan opini WTP dari BPK RI perwakilan provinsi Maluku Utara di kantor BPK Maluku Utara, Kelurahan Jati, Rabu (28/5/2025) tadi.
Wabup menyebut, Kelebihan volume juga tidak terlalu besar kurang lebih sekitar 17 juta sampai dengan 20 jutaan Ditambah BPK RI memberikan waktu perbaikan selama 60 hari untuk perbaikan karena hanya bersifat administratif.
“Nantinya akan disesuaikan dan diperbaiki oleh Pemerintah daerah Halsel,” jelasnya (**)
bamz