oleh

Sahril : Pelaksanaan APBD TA 2017 Penuh Dengan Masalah

-Kabar Utama-1.188 views

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui panitia kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mulai membahas permasalahan yang terjadi di pemerintah provinsi (Pemprov) berdasarkan temuan BPK RI perwakilan provinsi Maluku Utara (Malut). Kali ini, Panja membahas berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara dan Panitia Kerja DPRD Provinsi Maluku Utara.

Ketua Panja LHP Sahril Tahir mengatakan, 9 kali perubahan anggaran tanpa peraturan daerah, sehingga pelaksanaan APBD TA 2017 penuh dengan masalah yang terjadi secara sistematik, terencana dan improsedural.

“Terjadi perubahan sebanyak 9 kali dengan penetapan peraturan Gubernur, perubahan anggaran belanja seluruhnya senilai Rp 576.987.148.891,00” tidak memiliki landasan hukum karena tidak melalui mekanisme persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Perubahan APBD TA 2017”, kata Sahril di Jakarta, senin (19/11/2018).

Lanjut Sahril, 9 kali perubahan anggaran tanpa persetujuan DPRD terdiri dari Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 Rp 360.013.485.589 terealisasi senilai Rp 320.557.392.250, Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017 Rp 1.586.236.250 terealisasi senilai Rp 1.221.292.400, Peraturan Gubernur No. 12.2 Tahun 2017, tanggal 18 April 2017 Rp 4.961.970.000 terealisasi senilai Rp 956.043.300, Peraturan Gubernur No. 12.3 Tahun 2017, tanggal 31 Mei 2017 Rp 342.000.000 terealisasi senilai Rp 100.000.000, Peraturan Gubernur No. 13.1 Tahun 2017, tanggal 14 Juni 2017 Rp 60.833.800.000 terealisasi senilai Rp 55.223.340.000, Peraturan Gubernur No. 18.1 Tahun 2017, tanggal 14 Agustus 2017 Rp 4. 674.271.500 terealisasi senilai Rp 4.056.303.073, Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2017, tanggal 23 Agustus 2017 Rp 14.545.189.000 seluruhnya direalisasikan untuk Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur No. 21.1 Tahun 2017, tanggal 6 Oktober 2017 Rp 7.799.407.400 terealisasi senilai Rp 6.818.947.800, Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2017 Rp 122.230.789.152 terealisasi senilai Rp 119.168.969.296.

Politisi Gerindra ini menegaskan, permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur untuk membahas dan menyelesaikan bersama DPRD akan tetapi hingga masa kerja Panja berakhir tidak ada surat dari Gubernur untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD Provinsi Maluku Utara tidak dapat melaksanakan rekomendasi BPK Perwakilan Maluku Utara untuk menyetujui pengesahan Anggaran sebesar Rp 503.945.985.046 yang telah digunakan tanpa Pengesahan Dokumen APBD-P karena tidak mempunyai dasar hukum, Meminta KPK Perwakilan Maluku Utara lakukan Audit dengan tujuan tertentu atas pemakaian anggaran Rp 503.945.985.046”, tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *