oleh

Tidak Sesuai Fakta, Pemkab Bantah Pernyataan Djufri

-Daerah-2.256 views
Sekretaris Kominfo Halbar Sahmi Salim

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) membantah jika pertumbuhan ekonomi di Halbar kritis. Bantahan ini dilakukan, menyusul ada sejumlah elemen bahkan Ketua Komisi I DPRD Halbar Djufri Muhammad menyampaikan pernyataan tidak disertai data yang akurat.

Menurut Sekretaris Dinas Kominfo, Kehumasan Statistik dan Persandian Halbar, Sahmi Salim menyatakan, pernyataan sejumlah elemen dan ketua Komisi I DPRD Djufri Muhammad, tidak berdasarkan data yang akurat, karena sesuai data BPS tingkat pertumbuhan ekonomi Halbar masih menunjukkan kondisi baik, meskipun dalam lima tahun terakhir  adanya kondisi fluktuatif namun rata rata terjadi pergerakan ke trend positif di tiga tahun kebelakang ini.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi Halbar hingga tahun 2017 masih baik dengan rata rata tumbuh 5 persen per tahun, sementra untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sesuai informasi, akan di hitung BPS di pertengahan tahun 2019 dan hingga saat ini tidak  menunjukan adanya gejala penurunan yang signifikan, makanya kalau dikatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Halbar kritis indikatornya apa,”tanya Sahmi.

Sahmi menjelaskan, sesuai data BPS tahun 2015 angka kemiskinan di Halbar 9,69 persen, tapi di tahun 2017, angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 8,74 persen, olehnya itu Halbar dibawa kepemimpinan Bupati Danny Missy dengan program kesejahteraan masyarakat yang terus digenjot, maka secara nyata dapat menekan angka kemiskinan.

“Jadi sesuai data BPS, presentase angka kemiskinan menurun, jadi apa yang disampaikan pak Dufri itu tidak benar,”tegasnya.

Baca Juga:  Bupati Halbar Lantik 46 Kepala Desa

Selain itu, kata Sahmi, apa yang disampaikan Djufri terkait adanya monopoli sejumlah proyek yang hanya di nikmati oleh pihak tertentu dari luar daerah, itu sesuai sistim pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara jelas diatur dalam ketentuan Keppres, sehingga pelaksanaannya pun sangat terbuka dan siapa saja punya hak untuk itu, oleh karena itu tidak mungkin adanya monopoli sebagaimana yang di tuduhkan.

“Ketentuan keppres terkait pengadaan barang dan jasa sangat jelas, makanya baik penyedia maupun pihak rekanan baik itu dari dalam maupun luar daerah sudah pasti akan mengikuti aturan main dalam keppres itu,  jadi kalau dikatakan adanya monopoli dari pihak tertentu itu sangat tidak benar, karena sistim pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini tidak memungkinkan untuk itu.

Mantan Kabag Humas Pemkab Halbar itu, mengaku, saat ini pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Danny Missy terus mendorong program tiga sektor prioritas yakni pertanian, perikanan dan pariwisata agar dapat berjalan maksimal, sehingga nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyakat.

Oleh karena itu Sahmi berharap agar semua pihak dapat bersinergi guna mendorong pembangunan Halbar kedepan yang lebih baik.

(HB)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *