oleh

Zainudin Divonis 12 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Rp 66 Miliar

-Hukrim-2.847 views
Bupati Lampung Selatan Nonaktif, Zainudin Hasan – (Ist)

JAKARTA – Kasasi Bupati Lampung Selatan (Lamsel) nonaktif, Zainudin Hasan memasuki babak akhir. Putusan kasasi adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan itu di tolak oleh Mahkamah Agung (MA) dan dinyatakan terbukti melakukan korupsi suap proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan tetap dihukum 12 tahun penjara.

“Tolak,” demikian bunyi putusan yang dilansir panitera MA, Senin (3/2/2020).

Duduk sebagai ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Krisna Harahap dan Leopold Luhut Hutagalung. Vonis itu diketok pada 28 Januari 2020 dengan nomor perkara 113 K/Pid.SUS/2020. Dengan ditolaknya kasasi ini, maka putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dikuatkan MA.

Menurut majelis hakim, Zainudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan. Selain divonis pidana penjara selama 12 tahun, Zainudin juga dikenakan denda  serta wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 66,7 miliar.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Zainudin Hasan dengan penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 5 bulan,” ucap Mien.

“Paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkuatan tetap. Jika tidak membayar uang pengganti, semua barang disita untuk dilelang. Jika uang tidak mencukupi, maka diganti pidana kurungan selama 18 bulan,” tegas Mien.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 15 tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa Zainudin Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU secara bersamaan,” kata Ketua Majelis Hakim, Mien Trisnawaty, membacakan putusan di PN Tipikor, Tanjungkarang, Kamis (25/4/2019) lalu.

Tak hanya itu, Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik untuk dipilih kepada Zainudin Hasan.

“Menjatuhkan hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok,” tandasnya.

Berikut aset Zainudin yang telah disita berserta uang Rp 40 miliar:

  1. Dua unit Xpander senilai Rp 446 juta.
  2. Satu unit Pajero senilai Rp 623 juta.
  3. Satu unit Marcedes-Benz Nopol B 2905 AZT senilai Rp 776 juta.
  4. Satu unit Harley-Davidson senilai Rp 570 juta.
  5. Delapan bidang tanah senilai Rp 27 miliar.
  6. Satu unit Marcedes-Benz senilai Rp 1,7 miliar.
  7. Saham rumah sakit senilai Rp 4,7 miliar.
  8. Uang pembelian vila senilai Rp 1,4 miliar.
  9. Pengembalian uang Rp 500 juta.

Sedangkan uang Rp 66 miliar dan sejumlah aset lain yang belum disita yakni.

  1. Sebanyak 19 unit truk.
  2. Satu unit truk trailer.
  3. Empat unit mesin asphalt mixing plant.
  4. Satu unit sakai roller.
  5. Satu unit tandem dynapac roller.
  6. Satu unit genset 500 KPA.
  7. Satu unit genset 40 KPA.
  8. Satu tanki minyak 10 ribu liter.
  9. Satu tire roller Sakai.
  10. Satu unit timbangan 9 meter aspal dan material.
  11. Uang cash Rp 200 juta.
  12. Uang cash Rp 200 juta.
  13. Uang cash Rp 200 juta.
  14. Uang cash Rp 10 juta.
  15. Uang cash Rp 10 juta.
  16. Uang cash Rp 10 juta.
  17. Uang cash Rp 70 juta.
  18. Uang cash Rp 65 juta.
  19. Uang cash Rp 33,5 juta.
  20. Uang cash Rp 25 juta.
  21. Uang cash Rp 400 juta.
  22. Uang cash Rp 205 juta.

(nt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *